Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Parhusip, Syukur Morando
Subject
LAW
Datestamp
2024-07-17 07:55:33
Abstract :
Teknologi digital dan teknologi informasi berkembang pesat dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perkembangan pesat tersebut tidak dapat diikuti dengan kaidah pembuktian dalam hukum acara Indonesia yang saat ini berpedoman pada HIR/RBg. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik tidak diatur dalam HIR/RBg namun tunduk pada peraturan lain khususnya peraturan IHO. Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam Pasal dan alat bukti elektronik itu kuat dan berdaya tahan sepanjang memenuhi persyaratan UU ITE. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang banyak digunakan pada buku-buku hukum, jurnal hukum dan buku teks hukum. Informasi yang digunakan bersifat sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi (hukum perdata). Apabila bahan hukum tersedia dalam bentuk buku dan buku lain, maka bahan hukum tersebut berbentuk kamus, kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Dari hasil peninjauan ini, kami dapat memastikan bahwa Pasal 5 dan 6 UU ITE mengatur bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti dalam hukum perdata dan alat bukti elektronik merupakan alat bukti sahih dan alat bukti yang cukup apabila memenuhi persyaratan UU ITE. memaksa. Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata atau paling tidak Mahkamah Agung perlu dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap Mahkamah Agung, untuk memberikan bukti-bukti yang sah dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara yang mencari keadilan dengan mengajukan bukti-bukti elektronik di pengadilan. Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Proses Hukum Secara Elektronik, dapat disebutkan dengan jelas bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti fisik. / Digital technology and information technology are developing very quickly and have become an important part of everyday life. However, this rapid development cannot keep up with the law of evidence in the Indonesian Civil Procedure Law, which is still based on HIR/RBg. Provisions regarding electronic evidence are not regulated in HIR/RBg, but are regulated by other regulations, especially the ITE Law. Articles 5 and 6 of the ITE Law stipulate that electronic evidence can be used as evidence in civil procedural law and that, as long as it meets the requirements specified in the ITE Law, electronic evidence is valid evidence and has strong evidentiary power. However, due to differences in views regarding electronic evidence, this provision does not yet provide legal certainty. The theory that electronic evidence is only an extension of conventional evidence and therefore cannot be considered as a single piece of evidence based on Article 162 HIR/RBg which stipulates that only evidence regulated in HIR/RBg can be used in court. This opinion creates uncertainty law for people seeking justice. To create legal certainty and provide justice for parties who seek justice by submitting electronic evidence to court, the national civil procedural law must be changed. At a minimum, Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court must be amended so that the Supreme Court can strictly regulate that electronic evidence can be used in trials.
Teknologi digital dan teknologi informasi berkembang pesat dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perkembangan pesat tersebut tidak dapat diikuti dengan kaidah pembuktian dalam hukum acara Indonesia yang saat ini berpedoman pada HIR/RBg. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik tidak diatur dalam HIR/RBg namun tunduk pada peraturan lain khususnya peraturan IHO. Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam Pasal dan alat bukti elektronik itu kuat dan berdaya tahan sepanjang memenuhi persyaratan UU ITE. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang banyak digunakan pada buku-buku hukum, jurnal hukum dan buku teks hukum. Informasi yang digunakan bersifat sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi (hukum perdata). Apabila bahan hukum tersedia dalam bentuk buku dan buku lain, maka bahan hukum tersebut berbentuk kamus, kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Dari hasil peninjauan ini, kami dapat memastikan bahwa Pasal 5 dan 6 UU ITE mengatur bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti dalam hukum perdata dan alat bukti elektronik merupakan alat bukti sahih dan alat bukti yang cukup apabila memenuhi persyaratan UU ITE. memaksa. Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata atau paling tidak Mahkamah Agung perlu dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap Mahkamah Agung, untuk memberikan bukti-bukti yang sah dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara yang mencari keadilan dengan mengajukan bukti-bukti elektronik di pengadilan. Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Proses Hukum Secara Elektronik, dapat disebutkan dengan jelas bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti fisik. / Digital technology and information technology are developing very quickly and have become an important part of everyday life. However, this rapid development cannot keep up with the law of evidence in the Indonesian Civil Procedure Law, which is still based on HIR/RBg. Provisions regarding electronic evidence are not regulated in HIR/RBg, but are regulated by other regulations, especially the ITE Law. Articles 5 and 6 of the ITE Law stipulate that electronic evidence can be used as evidence in civil procedural law and that, as long as it meets the requirements specified in the ITE Law, electronic evidence is valid evidence and has strong evidentiary power. However, due to differences in views regarding electronic evidence, this provision does not yet provide legal certainty. The theory that electronic evidence is only an extension of conventional evidence and therefore cannot be considered as a single piece of evidence based on Article 162 HIR/RBg which stipulates that only evidence regulated in HIR/RBg can be used in court. This opinion creates uncertainty law for people seeking justice. To create legal certainty and provide justice for parties who seek justice by submitting electronic evidence to court, the national civil procedural law must be changed. At a minimum, Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court must be amended so that the Supreme Court can strictly regulate that electronic evidence can be used in trials.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
