Analisis Dampak Regulasi Importasi Hasil Perikanan (2017-2023) dalam Perspektif Hukum Investasi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Utomo, Prayudi Budi
Subject
LAW
Datestamp
2024-07-24 08:09:00
Abstract :
Kemudahan sistem berusaha di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan peluang usaha, investasi dan daya saing negara. Dalam pelaksanaannya, tak jarang ditemui terdapat masalah tumpang tindih dan kontradiksi antara regulasi, perizinan dan implementasinya di lapangan yang mengakibatkan rendahnya daya saing usaha Indonesia. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadinya persepsi negatif pelaku usaha terhadap kemampuan Pemerintah dalam mengelola kebijakan terkait kemudahan dan kepastian berusaha. Oleh karena itu perbaikan regulasi investasi di berbagai bidang termasuk halnya regulasi impor hasil perikanan diharapkan dapat dapat membantu meningkatkan kepastian berusaha yang berujung pada peningkatan investasi baik bersumber dari modal dalam negeri maupun asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari bahan hukum utama seperti teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, di mana peneliti mempelajari buku, peraturan perundangundangan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian mereka. Dalam yuridis normatif, data dikumpulkan, dikelompokkan, dan dihubungkan satu sama lain. Pemerintah dapat meningkatkan lingkungan bisnis di bidang perikanan melalui perbaikan rantai pasok, penguatan sistem regulasi, penyederhanaan mekanisme perijinan, dan kemudahan investasi baik di bidang penangkapan, budidaya, pengolahan maupun pemasaran hasil perikanan. Khusus terkait pemenuhan konsumsi ikan, tugas pemerintah antara lain memastikan ikan tersedia dengan harga terjangkau dan barang tersedia di segala musim baik menggunakan ikan produksi dalam negeri maupun hasil pemasukan ikan dari luar negeri (impor hasil perikanan). Untuk mengimbangi kebutuhan konsumsi ikan di Indonesia dengan mengatur importasi hasil perikanan dan demi keberlanjutan sumber daya dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia harus membuat regulasi yang mendukung investasi pada sektor perikanan. Pemerintah dapat mengimbangi kebutuhan untuk mengatur impor hasil perikanan demi kepentingan investasi dan keberlanjutan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor hasil perikanan dan memastikan keberlanjutan sumber daya. Selain itu, konsultasi dan diskusi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menyelaraskan regulasi yang diperlukan dan kemudahan berusaha. Ini berarti inisiatif seperti ini dapat membantu industri hulu-hilir dan ekspor perikanan berkembang, dan mereka juga dapat menarik investasi ke sektor tersebut. Konsep pembentukan regulasi melalui harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan investasi hasil perikanan harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum investasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor. .. Kata Kunci : Importasi Hasil Perikanan, Hukum Investasi, Dampak Regulasi. / ABSTRACT Investment regulations in Indonesia are very important to increase investment and business opportunities. However, there is an overlapping problem between regulations and licensing implementation in the field that needs to be corrected. Apart from regulations, bureaucratic management also needs to be considered to increase investment because implementation in the field is still less effective. Improving investment and capital investment regulations, as well as increasing the efficiency of their implementation, can help increase investment and business opportunities in Indonesia. So, there are two main problems with fisheries resource management: the first is economic policies that tend to encourage the exploitation of fisheries resources, and the second is the lack of a strong management and law enforcement system. In addition, central and regional government systems, work programs, and organizations do not meet the requirements for implementing sustainable development. This research uses a type of normative juridical research carried out by studying the main legal materials, such as theories, concepts, and legal principles, as well as statutory regulations that are relevant to the research topic. This approach is also known as the bibliographic approach, where researchers study books, statutory regulations, and other documents that are relevant to their research topic. In normative jurisprudence, data are collected, grouped, and linked to each other. The government can improve the business environment through policy reform, strengthening the regulatory system, simplifying imports, and investing in infrastructure. In addition, consultations and discussions between the government, industry, and other stakeholders can help align the necessary regulations and ease of doing business. This means initiatives like these can help upstream-downstream and fisheries export industries develop, and they can also attract investment into the s
Kemudahan sistem berusaha di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan peluang usaha, investasi dan daya saing negara. Dalam pelaksanaannya, tak jarang ditemui terdapat masalah tumpang tindih dan kontradiksi antara regulasi, perizinan dan implementasinya di lapangan yang mengakibatkan rendahnya daya saing usaha Indonesia. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadinya persepsi negatif pelaku usaha terhadap kemampuan Pemerintah dalam mengelola kebijakan terkait kemudahan dan kepastian berusaha. Oleh karena itu perbaikan regulasi investasi di berbagai bidang termasuk halnya regulasi impor hasil perikanan diharapkan dapat dapat membantu meningkatkan kepastian berusaha yang berujung pada peningkatan investasi baik bersumber dari modal dalam negeri maupun asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari bahan hukum utama seperti teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, di mana peneliti mempelajari buku, peraturan perundangundangan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian mereka. Dalam yuridis normatif, data dikumpulkan, dikelompokkan, dan dihubungkan satu sama lain. Pemerintah dapat meningkatkan lingkungan bisnis di bidang perikanan melalui perbaikan rantai pasok, penguatan sistem regulasi, penyederhanaan mekanisme perijinan, dan kemudahan investasi baik di bidang penangkapan, budidaya, pengolahan maupun pemasaran hasil perikanan. Khusus terkait pemenuhan konsumsi ikan, tugas pemerintah antara lain memastikan ikan tersedia dengan harga terjangkau dan barang tersedia di segala musim baik menggunakan ikan produksi dalam negeri maupun hasil pemasukan ikan dari luar negeri (impor hasil perikanan). Untuk mengimbangi kebutuhan konsumsi ikan di Indonesia dengan mengatur importasi hasil perikanan dan demi keberlanjutan sumber daya dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia harus membuat regulasi yang mendukung investasi pada sektor perikanan. Pemerintah dapat mengimbangi kebutuhan untuk mengatur impor hasil perikanan demi kepentingan investasi dan keberlanjutan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor hasil perikanan dan memastikan keberlanjutan sumber daya. Selain itu, konsultasi dan diskusi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu menyelaraskan regulasi yang diperlukan dan kemudahan berusaha. Ini berarti inisiatif seperti ini dapat membantu industri hulu-hilir dan ekspor perikanan berkembang, dan mereka juga dapat menarik investasi ke sektor tersebut. Konsep pembentukan regulasi melalui harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan investasi hasil perikanan harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum investasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor. .. Kata Kunci : Importasi Hasil Perikanan, Hukum Investasi, Dampak Regulasi. / ABSTRACT Investment regulations in Indonesia are very important to increase investment and business opportunities. However, there is an overlapping problem between regulations and licensing implementation in the field that needs to be corrected. Apart from regulations, bureaucratic management also needs to be considered to increase investment because implementation in the field is still less effective. Improving investment and capital investment regulations, as well as increasing the efficiency of their implementation, can help increase investment and business opportunities in Indonesia. So, there are two main problems with fisheries resource management: the first is economic policies that tend to encourage the exploitation of fisheries resources, and the second is the lack of a strong management and law enforcement system. In addition, central and regional government systems, work programs, and organizations do not meet the requirements for implementing sustainable development. This research uses a type of normative juridical research carried out by studying the main legal materials, such as theories, concepts, and legal principles, as well as statutory regulations that are relevant to the research topic. This approach is also known as the bibliographic approach, where researchers study books, statutory regulations, and other documents that are relevant to their research topic. In normative jurisprudence, data are collected, grouped, and linked to each other. The government can improve the business environment through policy reform, strengthening the regulatory system, simplifying imports, and investing in infrastructure. In addition, consultations and discussions between the government, industry, and other stakeholders can help align the necessary regulations and ease of doing business. This means initiatives like these can help upstream-downstream and fisheries export industries develop, and they can also attract investment into the s
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
