Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 847 K/Pdt.Sus/2012)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Gabriella,
Subject
The judiciary
Datestamp
2020-03-30 04:02:33
Abstract :
Jaminan Fidsusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana cara mengeksekusi fidusia. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini diharapkan dapat menampung pendapat masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia. Penelitian ini menelaah tentang dimungkinkannya fidusia ulang dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mekanisme eksekusi atas jaminan fidusia ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat 2 (dua) pasal yang tidak serasi, dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa fidusia ulang dilarang sedangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia adanya pemberian hak yang didahulukan untuk melakukan eksekusi kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya. Kata Kunci : Fidusia, Fidusia Ulang, Eksekusi Fidsusia Guarantee is one of the guaranteed institutions known in the guarantee legal system in Indonesia. Before the issuance of Law No. Fiduciary Guarantee. 42 of 1999, there is no clarity about how to execute fiduciary. With the existence of this Fiduciary Guarantee Act, it is hoped that it can accommodate public opinion regarding fiduciary guarantee arrangements as one of the means to assist business activities and to provide legal certainty to the parties concerned in carrying out the execution of the Fiduciary Guarantee object. This research examines the possibility of re-fiduciary in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the mechanism of execution of re-fiduciary guarantees. The research method used in writing this thesis is a normative research method, because it refers to the legal norms contained in legislation. In Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, there are 2 (two) incompatible articles, in Article 17 of the Fiduciary Guarantee Law it is stated that refiduciary is prohibited whereas in Article 28 of the Fiduciary Guarantee Act there is a prioritization of the right to carry out executions to more parties first register it. Key Word : Fiducary, Re-Fiduciary, Execution
Jaminan Fidsusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana cara mengeksekusi fidusia. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini diharapkan dapat menampung pendapat masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia. Penelitian ini menelaah tentang dimungkinkannya fidusia ulang dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mekanisme eksekusi atas jaminan fidusia ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat 2 (dua) pasal yang tidak serasi, dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa fidusia ulang dilarang sedangkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia adanya pemberian hak yang didahulukan untuk melakukan eksekusi kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya. Kata Kunci : Fidusia, Fidusia Ulang, Eksekusi Fidsusia Guarantee is one of the guaranteed institutions known in the guarantee legal system in Indonesia. Before the issuance of Law No. Fiduciary Guarantee. 42 of 1999, there is no clarity about how to execute fiduciary. With the existence of this Fiduciary Guarantee Act, it is hoped that it can accommodate public opinion regarding fiduciary guarantee arrangements as one of the means to assist business activities and to provide legal certainty to the parties concerned in carrying out the execution of the Fiduciary Guarantee object. This research examines the possibility of re-fiduciary in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the mechanism of execution of re-fiduciary guarantees. The research method used in writing this thesis is a normative research method, because it refers to the legal norms contained in legislation. In Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, there are 2 (two) incompatible articles, in Article 17 of the Fiduciary Guarantee Law it is stated that refiduciary is prohibited whereas in Article 28 of the Fiduciary Guarantee Act there is a prioritization of the right to carry out executions to more parties first register it. Key Word : Fiducary, Re-Fiduciary, Execution
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
