Akibat Hukum Kepaitilan Suami atau Istri Terhadap Harta Bersama dalam Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepaitilan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Siahaan, Sarah Viola
Subject
LAW
Datestamp
2024-08-08 09:48:11
Abstract :
Suami istri yang melakukan perkawinan dan menghasilkan harta benda yang disebut sebagai harta bersama, baik suami atau istri yang menghasilkannya maka harta tersebut menjadi harta bersama atau harta milik bersama. Suami atau istri yang memiliki harta bersama tersebut dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama atau persetujuan kedua belah pihak. Didalam perkawinan suami dan istri, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing kedua belah pihak antara suami atau istri. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Dari hasi penelitian ini ditemukan bahwa kedudukan suami atau istri terhadap harta bersama ini adalah sama di mata hukum. Dari ketentuan hukum, tentang pembayaran utang suami atau istri untuk pelunasan utangnya bersangkut, maka pelunasan hutang itu dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau istri yang mengadakan hutang itu, terkecuali diadakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan, akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama dapat diberlakukan sebagai kepailitan bersama karna persatuan harta itu bukan hanya penyatuan harta kekayaan saja namun juga beban pembayaran. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta. Penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan dengan cara permohonan pailit dan juga cara mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. KATA KUNCI : Akibat Hukum, Kepailitan, Harta bersama. / A husband and wife who make marriages and produce property which is referred to as joint property, whether husband or wife produces it, then the property becomes shared property or shared property. A husband or wife who has shared assets can act only on mutual agreement or agreement of both parties. In a husband and wife marriage, it does not rule out the possibility of property belonging to both parties between the husband or wife. This research is a descriptive analysis which leads to normative juridical research. From the results of this study it was found that the position of the husband or wife of this joint property is equal before the law. From the legal provisions, regarding the payment of the debt of the husband or wife to repay the debt related, the repayment of the debt can be charged on originating goods from the husband or wife who holds the debt, unless a marriage agreement is held before the marriage agreement is implemented before it is implemented, due to the husband's bankruptcy law against Joint assets can be treated as joint bankruptcy because the unity of assets is not only the integration of assets but also the burden of payment. Bankruptcy of husband or wife who marries in the union of assets, is treated as bankruptcy of the union of assets. Settlement of bankruptcy disputes can be done by requesting bankruptcy and also the mechanism for delaying debt repayment obligations in accordance with applicable laws.
Suami istri yang melakukan perkawinan dan menghasilkan harta benda yang disebut sebagai harta bersama, baik suami atau istri yang menghasilkannya maka harta tersebut menjadi harta bersama atau harta milik bersama. Suami atau istri yang memiliki harta bersama tersebut dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama atau persetujuan kedua belah pihak. Didalam perkawinan suami dan istri, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing kedua belah pihak antara suami atau istri. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Dari hasi penelitian ini ditemukan bahwa kedudukan suami atau istri terhadap harta bersama ini adalah sama di mata hukum. Dari ketentuan hukum, tentang pembayaran utang suami atau istri untuk pelunasan utangnya bersangkut, maka pelunasan hutang itu dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau istri yang mengadakan hutang itu, terkecuali diadakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan, akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama dapat diberlakukan sebagai kepailitan bersama karna persatuan harta itu bukan hanya penyatuan harta kekayaan saja namun juga beban pembayaran. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta. Penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan dengan cara permohonan pailit dan juga cara mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. KATA KUNCI : Akibat Hukum, Kepailitan, Harta bersama. / A husband and wife who make marriages and produce property which is referred to as joint property, whether husband or wife produces it, then the property becomes shared property or shared property. A husband or wife who has shared assets can act only on mutual agreement or agreement of both parties. In a husband and wife marriage, it does not rule out the possibility of property belonging to both parties between the husband or wife. This research is a descriptive analysis which leads to normative juridical research. From the results of this study it was found that the position of the husband or wife of this joint property is equal before the law. From the legal provisions, regarding the payment of the debt of the husband or wife to repay the debt related, the repayment of the debt can be charged on originating goods from the husband or wife who holds the debt, unless a marriage agreement is held before the marriage agreement is implemented before it is implemented, due to the husband's bankruptcy law against Joint assets can be treated as joint bankruptcy because the unity of assets is not only the integration of assets but also the burden of payment. Bankruptcy of husband or wife who marries in the union of assets, is treated as bankruptcy of the union of assets. Settlement of bankruptcy disputes can be done by requesting bankruptcy and also the mechanism for delaying debt repayment obligations in accordance with applicable laws.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
