Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (Studi Putusan Negeri Tangerang Nomor
149/Pdt.Sus.Bpsk/2016/Pn.Tng)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Happy, Aditya Martianda
Subject
LAW
Datestamp
2024-08-09 03:20:45
Abstract :
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, namun belum semua anggota masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus meningkat mengikuti kebutuhan konsumen.Dalam kegiatan usaha perumahan, pelaku usaha menggunakan berbagai cara mempromosikan produk mereka, untuk menarik perhatian para calon pembeli. Kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai media promosi seperti brosur, iklan, dan janji yang disampaikan oleh pelaku usaha, akan tetapi dalam pelaksanaannya informasi yang didapat dari media promosi tidak nyata dan jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda oleh konsumen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dalam pembelian perumahan. Ketiadaan pengaturan tentang tata cara diajukannya keberatan menjadi hambatan bagi pengadilan negeri dalam melakukan upaya pemeriksaan keberatan oleh karena itu dengan dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2006 mengenai ?Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK?, maka diperoleh persamaan pandangan dalam menafsirkan suatu peraturan. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya suatu perdamaian (dading) di luar pengadilan atau di dalam pengadilan sehingga putusannya bersifat final dan mengikat. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen (pembeli), pelaku usaha (developer), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). / Houses are a basic human need, but not all community members can enjoy and get a decent, healthy, safe and comfortable home. Therefore, efforts to build housing and settlements continue to increase following the needs of consumers. In residential business activities, businesses use various ways to promote their products, to attract the attention of prospective buyers. Promotional activities are carried out through various promotional media such as brochures, advertisements, and promises delivered by businesses, but in its implementation the information obtained from promotional media is not real and clear, giving rise to different perceptions by consumers. In this study, the method used is normative juridical, namely by reviewing the applicable legal regulations including norms and principles contained in the regulations relating to consumer protection law in purchasing housing. The absence of regulations regarding the procedure for filing an objection is an obstacle for the district court in making an examination of objections. Therefore, with the issuance of the 2006 Supreme Court Regulation on "Procedures for Submitting Objections to BPSK Decisions", the same views were obtained in interpreting a regulation. Mediation and conciliation decisions can be in line with the existence of a peace (dading) outside the court or in court so that the decision is final and binding.Keywords : consumer protection law, Consumer (buyer) protection, business (developer), Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).
Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, namun belum semua anggota masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus meningkat mengikuti kebutuhan konsumen.Dalam kegiatan usaha perumahan, pelaku usaha menggunakan berbagai cara mempromosikan produk mereka, untuk menarik perhatian para calon pembeli. Kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai media promosi seperti brosur, iklan, dan janji yang disampaikan oleh pelaku usaha, akan tetapi dalam pelaksanaannya informasi yang didapat dari media promosi tidak nyata dan jelas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda oleh konsumen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dalam pembelian perumahan. Ketiadaan pengaturan tentang tata cara diajukannya keberatan menjadi hambatan bagi pengadilan negeri dalam melakukan upaya pemeriksaan keberatan oleh karena itu dengan dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2006 mengenai ?Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK?, maka diperoleh persamaan pandangan dalam menafsirkan suatu peraturan. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya suatu perdamaian (dading) di luar pengadilan atau di dalam pengadilan sehingga putusannya bersifat final dan mengikat. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen (pembeli), pelaku usaha (developer), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). / Houses are a basic human need, but not all community members can enjoy and get a decent, healthy, safe and comfortable home. Therefore, efforts to build housing and settlements continue to increase following the needs of consumers. In residential business activities, businesses use various ways to promote their products, to attract the attention of prospective buyers. Promotional activities are carried out through various promotional media such as brochures, advertisements, and promises delivered by businesses, but in its implementation the information obtained from promotional media is not real and clear, giving rise to different perceptions by consumers. In this study, the method used is normative juridical, namely by reviewing the applicable legal regulations including norms and principles contained in the regulations relating to consumer protection law in purchasing housing. The absence of regulations regarding the procedure for filing an objection is an obstacle for the district court in making an examination of objections. Therefore, with the issuance of the 2006 Supreme Court Regulation on "Procedures for Submitting Objections to BPSK Decisions", the same views were obtained in interpreting a regulation. Mediation and conciliation decisions can be in line with the existence of a peace (dading) outside the court or in court so that the decision is final and binding.Keywords : consumer protection law, Consumer (buyer) protection, business (developer), Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
