Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif
Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Andriani, Andini May
Subject
LAW
Datestamp
2024-08-09 04:01:47
Abstract :
Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan karena bukan perjanjian. Dalam praktek, penggugat dapat menghindarkan kesulitan dengan menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, dan terserah kepada hakim untuk memilih, macam gugatan yang mana harus dianggap pada tempatnya dalam peristiwa tertentu ini. Lebih sulit lagi hal perhubungan antara gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu hak perbendaan. Salah suatu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah : bahwa dasar pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, maka gugatan dinamakan bersifat perbendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaturan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam hukum positif di Indonesia, dan Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Sumber Hukum Primer, Sumber Hukum Sekunder dan Sumber Hukum Tersier. Sumber Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Sumber Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, Sumber Hukum Tersier yang diperoleh menggunakan internet. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dan dijelaskan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateriil, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu, dan menyalahgunakan hak orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain. Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini adalah dengan secara analogis mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Putusan, Pengadilan
Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan karena bukan perjanjian. Dalam praktek, penggugat dapat menghindarkan kesulitan dengan menyebutkan dua macam gugatan bersama-sama dalam surat gugatannya, dan terserah kepada hakim untuk memilih, macam gugatan yang mana harus dianggap pada tempatnya dalam peristiwa tertentu ini. Lebih sulit lagi hal perhubungan antara gugatan atas perbuatan melanggar hukum dan gugatan atas suatu hak perbendaan. Salah suatu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah : bahwa dasar pokok dari gugatan ini ialah adanya suatu hak mutlak terhadap suatu barang, maka gugatan dinamakan bersifat perbendaan, apabila ada suatu hak mutlak atas suatu barang harta benda, yang diganggu oleh orang lain. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaturan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam hukum positif di Indonesia, dan Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 588/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Sumber Hukum Primer, Sumber Hukum Sekunder dan Sumber Hukum Tersier. Sumber Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Sumber Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, Sumber Hukum Tersier yang diperoleh menggunakan internet. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dan dijelaskan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateriil, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu, dan menyalahgunakan hak orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain. Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini adalah dengan secara analogis mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Putusan, Pengadilan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
