Analisis Putusan Hakim Nomor 207/Pid.B(A)/2017/Pn.Tjk
Pelaksanaan Pidana Bersyarat terhadap Anak yang
Melakukan Tindak Pidana Perjudian (Studi Pengadilan Negeri Tanjung Karang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Simbolon, Antonius Oberlin
Subject
LAW
Datestamp
2024-08-09 03:45:04
Abstract :
Skripi ini ditulis dilatar belakangi karena pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini dijalankan belum maksimal dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku anak hal itu dikarenakan kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat bahwa subjek hukumnya adalah anak yang belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian? (2) Apa alasan hakim Memutus Perkara Nomor 207/Pid.B(A)/2017/PN.Tjk Pelaksanaan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara studi lapangan sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan, menginterprestasikan dan mengklasifikasikan data. Berdasarkan penjabaran pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian, sebagai berikut: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak adalah pertimbangan yuridis hakim menilai bahwa terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dengan cara dikembalikan kepada orang tua dan diwajibakn untuk mengikuti pembinaan di Bapas selama 3 (tiga) bulan. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. (2) Alasan Hakim Memutus Perkara Nomor 207/Pid.B(A)/2017/PN.Tjk pelaksanaan pidana sersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian, adalah sebagai berikut: (a) Hakim mengganggap penjatuhan pidana bersyarat dengan mengembalikan kepada orang tua dan diwajibakn untuk mengikuti pembinaan di Bapas Kelas II Bandar Lampung telah cukup memberikan efek jera. (b) Hakim melihat dan mempertimbangankan rasa keadilan dan kesepakatan diversi. (c) Tujuan pemidanaan, bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan. (d) Sifat pidana yang diterima oleh terpidana anak di bawah umur cenderung ringan. (e) Pelaku masih muda atau masih bersekolah dan (f) Adanya faktor meringankan yang terungkap didalam proses persidangan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah, hendaknya pemerintah melakukan pengawasan sistem peradilan anak secara komprehensif. (2) Bagi Hakim, perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. (3) Bagi orang tua anak hendaknya orang tua lebih memperketat pengawasan pergaualan anak, memberikan pendidikan spritual atau keagaaman, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, mengajarkan hal-hal yang positif dan tidak bertentangan hokum, mengajarkan cara bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. (4) Bagi masyarakat, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membasmi penyakit masyarakat. (5) Bagi sekolah, pihak sekolah hendaknya terus memberikan pengawasan serta memberikan pemahaman kepada semua peserta didik atau siswa tentang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum. Kata Kunci : Dampak, Perjudian Anak Dibawah Umur
Skripi ini ditulis dilatar belakangi karena pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini dijalankan belum maksimal dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku anak hal itu dikarenakan kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat bahwa subjek hukumnya adalah anak yang belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian? (2) Apa alasan hakim Memutus Perkara Nomor 207/Pid.B(A)/2017/PN.Tjk Pelaksanaan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara studi lapangan sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan, menginterprestasikan dan mengklasifikasikan data. Berdasarkan penjabaran pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian, sebagai berikut: (1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak adalah pertimbangan yuridis hakim menilai bahwa terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dengan cara dikembalikan kepada orang tua dan diwajibakn untuk mengikuti pembinaan di Bapas selama 3 (tiga) bulan. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. (2) Alasan Hakim Memutus Perkara Nomor 207/Pid.B(A)/2017/PN.Tjk pelaksanaan pidana sersyarat terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian, adalah sebagai berikut: (a) Hakim mengganggap penjatuhan pidana bersyarat dengan mengembalikan kepada orang tua dan diwajibakn untuk mengikuti pembinaan di Bapas Kelas II Bandar Lampung telah cukup memberikan efek jera. (b) Hakim melihat dan mempertimbangankan rasa keadilan dan kesepakatan diversi. (c) Tujuan pemidanaan, bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan. (d) Sifat pidana yang diterima oleh terpidana anak di bawah umur cenderung ringan. (e) Pelaku masih muda atau masih bersekolah dan (f) Adanya faktor meringankan yang terungkap didalam proses persidangan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah, hendaknya pemerintah melakukan pengawasan sistem peradilan anak secara komprehensif. (2) Bagi Hakim, perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. (3) Bagi orang tua anak hendaknya orang tua lebih memperketat pengawasan pergaualan anak, memberikan pendidikan spritual atau keagaaman, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, mengajarkan hal-hal yang positif dan tidak bertentangan hokum, mengajarkan cara bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. (4) Bagi masyarakat, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membasmi penyakit masyarakat. (5) Bagi sekolah, pihak sekolah hendaknya terus memberikan pengawasan serta memberikan pemahaman kepada semua peserta didik atau siswa tentang perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau norma hukum. Kata Kunci : Dampak, Perjudian Anak Dibawah Umur
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
