Abstract :
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana
pencabulan sering terjadi di kalangan masyarakat. Terjadinya dua tindak
pidana secara sekaligus disebut perbarengan tindak pidana. Namun dalam
penerapan aturan yang diterapkan serta pemidanaan dalam menjatuhkan
hukuman terhadap pelaku yang melakukan dua tindak pidana secara sekaligus
tidaklah sesuai dengan aturan yang ada. Seperti pada studi kasus putusan PN
no:889/Pid.B/2014/PN.Rap. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatar
belakangi permasalahan bagaimana penerapan pasal 65 KUHP serta
bagaimana pemidanaan menurut pasal 65 KUHP terhadap putusan PN
no:889/Pid.B/2014/PN.Rap.
Penelitan ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang
berdasarkan atas studi literatur buku-buku yang bersifat ilmiah, peraturan
perundang-undangan yang terkait, serta matakuliah yang berhubungan dan
jurnal-jurnal atau website yang berhubungan dengan penyelesaian
permasalahan tersebut.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam putusan PN
no:889/Pid.B/2014/PN.Rap tidak diterapkan atau disertakan tentang
perbarengan tindak pidana, baik didalam dakwaan, tuntutan, dan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan. Padahal menurut KUHP hal ini
merupakan tindak pidana perbarengan yang diatur dalam pasal 65 KUHP. Kata Kunci :Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan, Pencabulan,
Perbarengan, Penerapan, Pemidanaan, Pasal 65 KUHP. / riminal acts of theft with violence and criminal offenses often
occur among the public. The occurrence of two criminal acts is
simultaneously called a criminal offence. But in the application of the
rules applied and the imposition in sentenced against perpetrators who
conduct two criminal acts at the same time does not conform to the
existing rules. As in case studies verdict PN no:889/Pid.B/2014/PN.Rap
Based on the explanation above, the issue of how the implementation of
chapters 65 KUHP and how the EAS according to the article 65 KUHP
Against the ruling PN no:889/Pid.B/2014/PN.Rap.
This research uses a library method that is based on the study of
scholarly books of literature, related statutory regulations, and related
courses and related journals or websites. With the resolution of the
problem.
The results stated that in the ruling PN no:889/Pid.B/2014/PN.Rap
is not applied to or included with criminal acts, whether in the indictment,
demands, and judgment of judges in the decision. However, according to
KUHP this is a criminal offence arranged in article 65 KUHP.Keyword : Criminal offence, Theft by violence, Abuse,
Contemplation, Application, Pipetting, Article 65
KUHP.