Tinjauan Yuridis Dampak dari Perkawinan di Bawah
Tangan bagi Anak dan Istri Menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Pradayanti, Cicilia Putri
Subject
LAW
Datestamp
2024-08-09 03:34:45
Abstract :
Skripi ini ditulis dilatar belakangi karena perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini banyak terjadi ikatan perkawinan yang dilaksanakan cenderung cukup hanya memenuhi persyaratan hukum agamanya saja dengan mengabaikan pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang yaitu di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan. Perkawinan ini tidak sesaui dengan dengan apa yang terdapat pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perkawinan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini bukan bukan semata-mata tindakan administratif saja, akan tetapi pencatatan perkawinan sangat penting untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta perkawinan yang dapat menjelaskan selengkap-lengkapnya tentang perkawinan sehingga akan memperoleh kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas dan pemecahan skripsi atau tulisan akhir ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah penulis memperoleh sumber datanya melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang penting untuk menggali serta mengembangkan data-data yang diperoleh. Pencatatan terhadap perkawinan membawa dampak hukum tersendiri bagi perkawinan tersebut. Dalam pengertian dengan dicatatkannya perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut diakui oleh negara. Oleh karena itu dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak sah yang berdampak hukum terhadap status perkawinan, terhadap istri, dan anak serta harta kekayaan. Pada akhirnya pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah menurut agama dan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan penntingnya membangun kesadaran terhadap kaum wanita mengenai kewajiban untuk mencatatkannya perkawinan secara resmi yang dicatatkan pada pejabat yang berwenang agar memperoleh akta perkawinan. Kata Kunci : Dampak, Perkawinan di Bawah Tangan, Anak, istri.
Skripi ini ditulis dilatar belakangi karena perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini banyak terjadi ikatan perkawinan yang dilaksanakan cenderung cukup hanya memenuhi persyaratan hukum agamanya saja dengan mengabaikan pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang yaitu di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan. Perkawinan ini tidak sesaui dengan dengan apa yang terdapat pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perkawinan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini bukan bukan semata-mata tindakan administratif saja, akan tetapi pencatatan perkawinan sangat penting untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta perkawinan yang dapat menjelaskan selengkap-lengkapnya tentang perkawinan sehingga akan memperoleh kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas dan pemecahan skripsi atau tulisan akhir ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah penulis memperoleh sumber datanya melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang penting untuk menggali serta mengembangkan data-data yang diperoleh. Pencatatan terhadap perkawinan membawa dampak hukum tersendiri bagi perkawinan tersebut. Dalam pengertian dengan dicatatkannya perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut diakui oleh negara. Oleh karena itu dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak sah yang berdampak hukum terhadap status perkawinan, terhadap istri, dan anak serta harta kekayaan. Pada akhirnya pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah menurut agama dan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan penntingnya membangun kesadaran terhadap kaum wanita mengenai kewajiban untuk mencatatkannya perkawinan secara resmi yang dicatatkan pada pejabat yang berwenang agar memperoleh akta perkawinan. Kata Kunci : Dampak, Perkawinan di Bawah Tangan, Anak, istri.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
