Abstract :
Sektor ketenagakerjaan menjadi unsur penting dalam mewujudkan negara hukum
dan negara welfare state. Hal ini dikarenakan bidang ketenagakerjaan
bersinggungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia
di Indonesia, apabila pertumbuhan ekonomi membaik, maka tingkat kesejahteraan
warga negara mampu diwujudkan dengan mudah. Penelitian ini terbatas mengenai
pengaturan program jaminan kehilangan pekerjaan sebagai upaya perlindungan
hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja di
Indonesia dan implementasi program jaminan kehilangan pekerjaan sebagai upaya
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan
kerja di Indonesia. Jenis Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian
hukum Kepustaakaan. Teori yang digunakana adalah Teori Perlindungan Hukum
dan Teori Kemanfaatan Hukum. Untuk mewujudkan adanya welfare state maka
diperlukan pengkajian ulang dan perubahan yang signifikan dari sisi pengaturan
dari program JKP tersebut dan diperlukan pembenahan signifikan dari
penyelenggaraan program JKP agar tujuan untuk perlindunagan hukum bagi
pekerja/buruh yang kehilangan pekerja atau mengalami PHK di Indonesia dapat
dicapai dan diwujudkan. Kata Kunci : Kesejahteraan, Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, Pekerja. / The employment sector is an important element in realizing a legal state and a
welfare state. This is because the employment sector is directly related to economic
growth and human resources in Indonesia. If economic growth improves, the level
of welfare of citizens can be realized easily. This research is limited to the
regulation of the job loss guarantee program as a legal protection measure for
workers/laborers who experience layoffs in Indonesia and the implementation of
the job loss guarantee program as a legal protection measure for workers/laborers
who experience layofjfs in Indonesia. The type of research chosen by the author is
library legal research. The theories used are the Legal Protection Theory and the
Legal Benefit Theory. To realize the existence of a welfare state, significant review
and changes are needed in terms of the regulation of the JKP program and
significant improvements are needed in the. implementation of the JKP program so
that the goal of legal protection for workers/laborers who have lost their jobs or
experienced layoffs in Indonesia can be achieved and realized. Keywords : Welfare, Job Loss Guarantee,
Workers