Supremasi Hukum Dikaitkan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Negara Republik Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Eduard, Eduard
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-19 09:33:25
Abstract :
Supremasi hukum dikaitkan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia, hukum menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia hal ini didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, maka dengan terciptanya keadilan ini maka supremasi hukum dapat terwujud. Namun, dengan banyaknya penyelewengan hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan belum terwujud. Untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka penegakan hukum sangat perlu. Hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang HAM. Studi ini bertujuan untuk mengungkap danmenganilisis Supremasi Hukum Dijaitkan Dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yakni Pendekatan Penelusuran kepustakaan (Library Research) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statutory Approach). Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka dan Penelusuran dokumen sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis, untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan Peranan supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan pemerintahan sangat penting karena supremasi hukum harus ada, sebab negara Indonesia adalah negara hukum atau negara yang sangat menjunjung tinggi hukum ini dapat terlihat juga dari sistem demokrasi yang dianut negara kita yaitu Republik Konstitusi, maka pemerintahan juga harus menjunjung tinggi hukum dalam menggunakan wewenangnya. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi rakyat dalam membuat keputusan bagi rakyatnya karena bagaimanapun juga negara kita adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, jadi keinginan rakyat tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah. Oleh karena itu, badan eksekutif dan badan legislatif dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa bertindak sewenang?wenang terhadap rakyat yang bisa melanggar atau membatasi HAM dari pada itu rakyat itu sendiri. KATA KUNCI : Hak Asasi Manusia.
Supremasi hukum dikaitkan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia, hukum menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia hal ini didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, maka dengan terciptanya keadilan ini maka supremasi hukum dapat terwujud. Namun, dengan banyaknya penyelewengan hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan belum terwujud. Untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka penegakan hukum sangat perlu. Hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang HAM. Studi ini bertujuan untuk mengungkap danmenganilisis Supremasi Hukum Dijaitkan Dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yakni Pendekatan Penelusuran kepustakaan (Library Research) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statutory Approach). Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka dan Penelusuran dokumen sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis, untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan Peranan supremasi hukum, demokrasi, dan HAM terhadap pelaksanaan pemerintahan sangat penting karena supremasi hukum harus ada, sebab negara Indonesia adalah negara hukum atau negara yang sangat menjunjung tinggi hukum ini dapat terlihat juga dari sistem demokrasi yang dianut negara kita yaitu Republik Konstitusi, maka pemerintahan juga harus menjunjung tinggi hukum dalam menggunakan wewenangnya. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi rakyat dalam membuat keputusan bagi rakyatnya karena bagaimanapun juga negara kita adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, jadi keinginan rakyat tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh pemerintah. Oleh karena itu, badan eksekutif dan badan legislatif dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa bertindak sewenang?wenang terhadap rakyat yang bisa melanggar atau membatasi HAM dari pada itu rakyat itu sendiri. KATA KUNCI : Hak Asasi Manusia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
