Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika sebagai usaha Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Damanik, Frenklyn S
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 08:00:25
Abstract :
Banyak upaya yang telah ditempuh pemeritah dalam pemberantasan narkotika ini diantaranya dengan membentuk Undang-Undang yang khusus mengatur tentang narkotika yaitu Undang ? undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, dan membentuk badan - badan khusus yang menangani tindak pidana narkotika seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah juga menekankan kepada para penegak hukum untuk tidak pandang bulu dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Undang ? undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum ketentuan perundang ? undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Justru pada kenyataanya para pelaku kejahatan semakin meningkat, dan para terpidana tidak jera dan justru ada kecendrunga untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim tidak memberikan dampak atau deterrent efect terhadap pelakunya. Penjatuhan pidana oleh hakim cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku. Paradigma ini tentu tidak sesuai dengan masalah penyalahgunaan narkotika, sebab pecandu narkotika tidak hanya merupakan pelakukejahatan tetapi juga sebagai korban. Oleh karena itu, Undang ? undang nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan (rehabilitasi). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana prosedur hukum memberikan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam (studi putusan nomor ; 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst). Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan), yakni putusan Nomor : 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Analisis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika. Data Primer : UU NO. 35 Tahun 2009 dan putusan Nomor : 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Data Sekunder : Dari buku ? buku atau Literatur. Data Tersier : Artikel dalam internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Prosedur hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilembaga yang disediakan pemerintah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka vii 9 dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. 2) Dalam Putusan No. 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) karena unsurunsurnya tidak terbukti dan tidak saling mencocoki, karena Majelis Hakim keliru dalam mengambil keputusan tanpa melihat Pasal 54 dan pasal 103 Undang ? undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Banyak upaya yang telah ditempuh pemeritah dalam pemberantasan narkotika ini diantaranya dengan membentuk Undang-Undang yang khusus mengatur tentang narkotika yaitu Undang ? undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, dan membentuk badan - badan khusus yang menangani tindak pidana narkotika seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah juga menekankan kepada para penegak hukum untuk tidak pandang bulu dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Undang ? undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum ketentuan perundang ? undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Justru pada kenyataanya para pelaku kejahatan semakin meningkat, dan para terpidana tidak jera dan justru ada kecendrunga untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim tidak memberikan dampak atau deterrent efect terhadap pelakunya. Penjatuhan pidana oleh hakim cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku. Paradigma ini tentu tidak sesuai dengan masalah penyalahgunaan narkotika, sebab pecandu narkotika tidak hanya merupakan pelakukejahatan tetapi juga sebagai korban. Oleh karena itu, Undang ? undang nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan (rehabilitasi). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana prosedur hukum memberikan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam (studi putusan nomor ; 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst). Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap produk badan peradilan (putusan pengadilan), yakni putusan Nomor : 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Analisis ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pecandu narkotika. Data Primer : UU NO. 35 Tahun 2009 dan putusan Nomor : 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Data Sekunder : Dari buku ? buku atau Literatur. Data Tersier : Artikel dalam internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Prosedur hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilembaga yang disediakan pemerintah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka vii 9 dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi. 2) Dalam Putusan No. 022/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Pst, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) karena unsurunsurnya tidak terbukti dan tidak saling mencocoki, karena Majelis Hakim keliru dalam mengambil keputusan tanpa melihat Pasal 54 dan pasal 103 Undang ? undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
