Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Penelantaran Orang Tua berdasarkan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PID.B/2014/PN.Rap)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Ricardo, Ignatius Denies
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 08:51:15
Abstract :
Anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa baik secara fisik maupun mental hal ini menjadikan mereka membutuhkan perlindungan secara khusus, oleh karena itu negara melalui perangkat hukumnya sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penelantaran anak oleh orang tua dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap, sedangkan data sekunder diperoleh dari bukubuku atau literatur yang lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, data tertier yang diperoleh menggunakan internet, setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran orang tua berdasarkan hukum pidana telah diatur secara khusus di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dimana pemerintah, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, bersama dengan KPAI memberikan perlindungan bagi anak korban penelantaran. Hakim di dalam memutuskan kasus penelantaran anak oleh orang tua dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap, melihat adanya faktor kesalahan pada diri terdakwa, juga bertumpu pada pasal 183 KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, serta atas pertimbangan itu juga sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindakan pidana, namun putusan hakim juga tetap berpegang pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku penelantaran anak. Kata kunci : perlindungan hukum penelantaran anak, penelantaran anak, hukum pidana penelantaran anak.
Anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa baik secara fisik maupun mental hal ini menjadikan mereka membutuhkan perlindungan secara khusus, oleh karena itu negara melalui perangkat hukumnya sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak korban penelantaran. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penelantaran anak oleh orang tua dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap, sedangkan data sekunder diperoleh dari bukubuku atau literatur yang lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, data tertier yang diperoleh menggunakan internet, setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran orang tua berdasarkan hukum pidana telah diatur secara khusus di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dimana pemerintah, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, bersama dengan KPAI memberikan perlindungan bagi anak korban penelantaran. Hakim di dalam memutuskan kasus penelantaran anak oleh orang tua dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 498/PIB.B/2014/PN.Rap, melihat adanya faktor kesalahan pada diri terdakwa, juga bertumpu pada pasal 183 KUHAP, hal tersebut dapat dilihat dari alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, serta atas pertimbangan itu juga sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindakan pidana, namun putusan hakim juga tetap berpegang pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dengan memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku penelantaran anak. Kata kunci : perlindungan hukum penelantaran anak, penelantaran anak, hukum pidana penelantaran anak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
