Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisa Kasus: Putusan No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Brampianus, Paskal
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-04 03:24:29
Abstract :
Pembatalan perkawinan masih sering terjadi karena baik disadari maupun tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan sehingga perkawinan dapat dibatalkan, hal ini tentu menimbulkan dampak hukum baik terhadap suami-isteri, anak-anak, dan harta benda. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai pembatalan perkawinan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim memutuskan pembatalan perkawinan dalam Putusan No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data, kemudian dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, data sekunder, data tertier. Data primer Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, data tertier diperoleh melalui internet, kemudian data tersebut dikumpulkan lalu disusun, kemudian di analisa. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan didalam pasal 22. Pasal 23,pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 dam hakim memutuskan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg dengan pertimbangan karena adanya pemalsuan tanda tangan Mantan Kepala Kantor Urusan Agama pada saat perkawinan dilangsungkan. Maka dari itu perkawinan harus dibatalkan sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 26 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. / This undergraduate Thesis with the caption ?Annulment of Marriage Reviewed From Undang-undang No.1 Tahun 1974 About Marriage (Case Analysis verdict No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)? was a library research aim to answer the formulation of the problems about how Undang-Undang No.1 Tahun 1974 arrange the annulment of marriage and how the Judge decide about the case of No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg. The result of this study is Judges grant the requests with following the rules of Undang-undang No.1 Tahun 1974.
Pembatalan perkawinan masih sering terjadi karena baik disadari maupun tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan sehingga perkawinan dapat dibatalkan, hal ini tentu menimbulkan dampak hukum baik terhadap suami-isteri, anak-anak, dan harta benda. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai pembatalan perkawinan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim memutuskan pembatalan perkawinan dalam Putusan No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data, kemudian dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, data sekunder, data tertier. Data primer Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, data tertier diperoleh melalui internet, kemudian data tersebut dikumpulkan lalu disusun, kemudian di analisa. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan didalam pasal 22. Pasal 23,pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 dam hakim memutuskan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg dengan pertimbangan karena adanya pemalsuan tanda tangan Mantan Kepala Kantor Urusan Agama pada saat perkawinan dilangsungkan. Maka dari itu perkawinan harus dibatalkan sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 26 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. / This undergraduate Thesis with the caption ?Annulment of Marriage Reviewed From Undang-undang No.1 Tahun 1974 About Marriage (Case Analysis verdict No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)? was a library research aim to answer the formulation of the problems about how Undang-Undang No.1 Tahun 1974 arrange the annulment of marriage and how the Judge decide about the case of No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg. The result of this study is Judges grant the requests with following the rules of Undang-undang No.1 Tahun 1974.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
