Tinjauan Yuridis terhadap Peneparan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/Pn.Karanganyar)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Napitupulu, Putro Ronatama
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-04 03:48:09
Abstract :
Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian ugeran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan setiap orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada difabel. Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Tujuan penelitian ini ialah agar para penegak hukum diharapkan lebih matang lagi dalam membuat suatu keputusan agar tidak ada keterpihakan atau pihakpihak yang merasa diberlakukan secara tidak adil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh datadata yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, serta diperoleh dari internet. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun dan dijelaskan kemudian dianalisis. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakadilan terhadap putusan tindak pidana pemerkosaan yang korbannya merupakan kaum difabel bila dibandingkan dengan korban non-difabel, apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menerangkan bahwa melindungi penyandang disabilitas dari tindak kekerasan, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi seksual, segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat pada perkara tersebut kaum difabel malah menjadi korban dari suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemerkosaan. Seharusnya pada putusan yang korbannya difabel penjatuhan pidana harus diberikan semaksimal mungkin yaitu menurut Pasal 285 KUHP adalah dua belas tahun penjara.
Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian ugeran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan setiap orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada difabel. Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Tujuan penelitian ini ialah agar para penegak hukum diharapkan lebih matang lagi dalam membuat suatu keputusan agar tidak ada keterpihakan atau pihakpihak yang merasa diberlakukan secara tidak adil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Untuk memperoleh datadata yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, serta diperoleh dari internet. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun dan dijelaskan kemudian dianalisis. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakadilan terhadap putusan tindak pidana pemerkosaan yang korbannya merupakan kaum difabel bila dibandingkan dengan korban non-difabel, apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menerangkan bahwa melindungi penyandang disabilitas dari tindak kekerasan, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi seksual, segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat pada perkara tersebut kaum difabel malah menjadi korban dari suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemerkosaan. Seharusnya pada putusan yang korbannya difabel penjatuhan pidana harus diberikan semaksimal mungkin yaitu menurut Pasal 285 KUHP adalah dua belas tahun penjara.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
