Penggandaan Sertifikat dan Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Nazara, Nirwati Marsani
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-24 09:54:44
Abstract :
Tanah adalah kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 UUPA sebagai berikut : Atas dasar hak menguasai dari negara yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Badan Pertanahan Nasional adalah instansi negara yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Tanah memerlukan adanya sertifikat agar menjadi keterangan bahwa sahnya status tanah tersebut. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normative, yang dimana merupakan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan , literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penanganan penggandaan sertifikat, serta menggunakan metode yuridis normative yang dimana ialah pendekatan perundang-undangan. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Hukum yang berdiri tidak saja hanya untuk mengatur ,melainkan pula untuk menjadi perlindungan yang kuat bagi suatu individu maupun berkelompok. / Land is a necessity, every human always tries to own it, it is a reality even though there are those who have never owned land. In the Big Indonesian Dictionary the definition of land is mentioned, that is, the surface of the earth or the layers of the earth that are above once. The definition of land is regulated in article 4 of the BAL as follows: On the basis of the state's right to control referred to in article 2, there are various kinds of rights to the surface of the earth, called land, which can be given to and owned by people, both alone and together with other people as well as legal entities. National Land Agency is a state agency stipulated in Presidential Regulation No. 10 of 2006 which organized land registration. Land requires a certificate in order to be a statement that the legal status of the land. The research method used by the author is normative legal research, which is research obtained from a literature study, by analyzing a legal problem through legislation, literature and other reference materials related to handling the multiplication of certificates, and using normative juridical method which is the statutory approach. The law functions as a protection of human interests, so that human interests are protected, the law must be carried out professionally. The implementation of the law can take place normally, peacefully and in an orderly manner. Laws that have been violated must be enforced through law enforcement. The law that stands not only to regulate, but also to be a strong protection for an individual or a group
Tanah adalah kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 UUPA sebagai berikut : Atas dasar hak menguasai dari negara yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Badan Pertanahan Nasional adalah instansi negara yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Tanah memerlukan adanya sertifikat agar menjadi keterangan bahwa sahnya status tanah tersebut. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normative, yang dimana merupakan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan , literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penanganan penggandaan sertifikat, serta menggunakan metode yuridis normative yang dimana ialah pendekatan perundang-undangan. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Hukum yang berdiri tidak saja hanya untuk mengatur ,melainkan pula untuk menjadi perlindungan yang kuat bagi suatu individu maupun berkelompok. / Land is a necessity, every human always tries to own it, it is a reality even though there are those who have never owned land. In the Big Indonesian Dictionary the definition of land is mentioned, that is, the surface of the earth or the layers of the earth that are above once. The definition of land is regulated in article 4 of the BAL as follows: On the basis of the state's right to control referred to in article 2, there are various kinds of rights to the surface of the earth, called land, which can be given to and owned by people, both alone and together with other people as well as legal entities. National Land Agency is a state agency stipulated in Presidential Regulation No. 10 of 2006 which organized land registration. Land requires a certificate in order to be a statement that the legal status of the land. The research method used by the author is normative legal research, which is research obtained from a literature study, by analyzing a legal problem through legislation, literature and other reference materials related to handling the multiplication of certificates, and using normative juridical method which is the statutory approach. The law functions as a protection of human interests, so that human interests are protected, the law must be carried out professionally. The implementation of the law can take place normally, peacefully and in an orderly manner. Laws that have been violated must be enforced through law enforcement. The law that stands not only to regulate, but also to be a strong protection for an individual or a group
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
