Akibat Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas Mengenai Proses Akuisisi terhadap Perusahan Terbuka Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Kaneli, Novi
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 08:25:43
Abstract :
Pembangunan nasional disuatu Negara merupakan hal yang sangat penting, dimana pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional. Untuk mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana, disini pentingnya peran swasta dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Namun perusahaan sangat sering mengembangkan usahanya dengan cara restrukturasi dengan perusahaan lain, terkait hal tersebut maka diperlukannya suatu pedoman untuk melindungi pelaksanaan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbuka dan Undanng-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal. Dengan dikeluarkan Undang-Undang diatas untuk melindungi hak pemegang saham , seperti dalam hal terjadinya akuisisi antara dua perusahan terbuka akan menimbulkan akibat hukum atau merugikan banyak pihak. Terkhusus salah satu pihak yang dirugikan dalam perbuatan hukum akuisisi ialah pemegang saham minoritas. Dimana bahwa pemegang saham minoritas harus memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif bersifat deskriftif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan ini penulis membandingkan apakah sama yang terjadi didalam masyarakat dengan apa yang diatur oleh UUPT dan UUPM sebagai dasar dari perbuatan hukum bagi perusahaan di Indonesia. Adapun tulisan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum viii 10 ekonomi, khususnya hukum perusahaan dan yang berkaitannya dalam ruang lingkup Pasar Modal. Pada akhirnya proses akuisisi akan menimbulkan perbuatan hukum di dalam perseroan. Oleh karena itu pemegang saham mayoritas haruslah memenuhi peraturan-peraturan tersebut yang melindungi pemegang saham minoritas, agar terciptanya perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia.
Pembangunan nasional disuatu Negara merupakan hal yang sangat penting, dimana pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional. Untuk mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana, disini pentingnya peran swasta dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Namun perusahaan sangat sering mengembangkan usahanya dengan cara restrukturasi dengan perusahaan lain, terkait hal tersebut maka diperlukannya suatu pedoman untuk melindungi pelaksanaan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbuka dan Undanng-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal. Dengan dikeluarkan Undang-Undang diatas untuk melindungi hak pemegang saham , seperti dalam hal terjadinya akuisisi antara dua perusahan terbuka akan menimbulkan akibat hukum atau merugikan banyak pihak. Terkhusus salah satu pihak yang dirugikan dalam perbuatan hukum akuisisi ialah pemegang saham minoritas. Dimana bahwa pemegang saham minoritas harus memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif bersifat deskriftif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan ini penulis membandingkan apakah sama yang terjadi didalam masyarakat dengan apa yang diatur oleh UUPT dan UUPM sebagai dasar dari perbuatan hukum bagi perusahaan di Indonesia. Adapun tulisan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum viii 10 ekonomi, khususnya hukum perusahaan dan yang berkaitannya dalam ruang lingkup Pasar Modal. Pada akhirnya proses akuisisi akan menimbulkan perbuatan hukum di dalam perseroan. Oleh karena itu pemegang saham mayoritas haruslah memenuhi peraturan-peraturan tersebut yang melindungi pemegang saham minoritas, agar terciptanya perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
