Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Imanuella, Nuria Deborah
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-24 08:07:23
Abstract :
Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Namun, pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena kasus kekerasan seksual di Indonesia sedang marak terjadi sehingga anak harus diberikan perlindungan khusus, selain itu juga karena undang - undang yang sebelumnya belum efektif mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Pada undang - undang terbaru terdapat sanksi tambahan berupa kebiri kimia. Kebiri kimia berfungsi untuk membuat hasrat seksual pelaku berkurang, sehingga dianggap akan membuat pelaku jera. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan kebiri kimia menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana hukuman kebiri kimia ditinjau dari hak asasi manusia serta Bagaimana dampak hukuman kebiri kimia dalam tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan ini adalah kepustakaan. Hukuman kebiri kimia telah melanggar Hak Asasi Manusia pelaku dimana kebiir kimia terdapat unsur penyiksaan karena menyuntikan zat kimia ke dalam tubuh pelaku juga akan mengubah tubuh norma menjadi abnorma. Selain itu kebiri kimia akan memiiki dalampak negatif baik bagi kesehatan maupun psikologi pelaku. / Criminal penalties for perpetrators of sexual violence are listed in the Criminal Code and the Child Protection Act. However, in 2016 the government issued Law Number 17 of 2016 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, because cases of sexual violence in Indonesia were rife so that children must be given special protection, in addition to that because the previous law had not been effective in reducing sexual violence against children. In the latest law there are additional sanctions in the form of chemical castration. Castration chemical function to make the offender's sexual desire is reduced, so it is considered to be a deterrent This paper discusses how to regulate chemical castration according to positive Indonesian law and how chemical castration punishment is evaluated from human rights and how the impact of chemical castration punishment in sexual violence offenses. The method used by the author in this writing is literature. Chemical castration punishment has violated the human rights of the offender where chemical arbiter has an element of torture because injecting chemicals into the perpetrator's body will also change the norm's body to become abnormal. Besides chemical castration will have a negative impact on both the health and the psychology of the perpetrators.
Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Namun, pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena kasus kekerasan seksual di Indonesia sedang marak terjadi sehingga anak harus diberikan perlindungan khusus, selain itu juga karena undang - undang yang sebelumnya belum efektif mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Pada undang - undang terbaru terdapat sanksi tambahan berupa kebiri kimia. Kebiri kimia berfungsi untuk membuat hasrat seksual pelaku berkurang, sehingga dianggap akan membuat pelaku jera. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan kebiri kimia menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana hukuman kebiri kimia ditinjau dari hak asasi manusia serta Bagaimana dampak hukuman kebiri kimia dalam tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan ini adalah kepustakaan. Hukuman kebiri kimia telah melanggar Hak Asasi Manusia pelaku dimana kebiir kimia terdapat unsur penyiksaan karena menyuntikan zat kimia ke dalam tubuh pelaku juga akan mengubah tubuh norma menjadi abnorma. Selain itu kebiri kimia akan memiiki dalampak negatif baik bagi kesehatan maupun psikologi pelaku. / Criminal penalties for perpetrators of sexual violence are listed in the Criminal Code and the Child Protection Act. However, in 2016 the government issued Law Number 17 of 2016 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, because cases of sexual violence in Indonesia were rife so that children must be given special protection, in addition to that because the previous law had not been effective in reducing sexual violence against children. In the latest law there are additional sanctions in the form of chemical castration. Castration chemical function to make the offender's sexual desire is reduced, so it is considered to be a deterrent This paper discusses how to regulate chemical castration according to positive Indonesian law and how chemical castration punishment is evaluated from human rights and how the impact of chemical castration punishment in sexual violence offenses. The method used by the author in this writing is literature. Chemical castration punishment has violated the human rights of the offender where chemical arbiter has an element of torture because injecting chemicals into the perpetrator's body will also change the norm's body to become abnormal. Besides chemical castration will have a negative impact on both the health and the psychology of the perpetrators.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
