Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Luar Negeri yang Terlibat Tindak Pidana
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Prameshwara, Richardo
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-04 08:12:37
Abstract :
Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/ TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap TKI kerap tidak terlaksana sesuai dengan semestinya. Para TKI hanya dianggap sebagai buruh/ pekerja kasar yang kurang berpendidikan, tanpa diberi perhatian yang khusus dari pemerintah. Padahal, TKI secara nyata ikut berperan dalam penambah devisa negara. Tetapi, dikarenakan kurang berpendidikan atau berpendidikan rendah, TKI sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, pelecehan seksual bahkan sampai dihamili. Kondisi krisis global serta keinginan untuk memiliki hidup yang layak, TKI mengabaikan peraturan yang ada. Pergi bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan yang menyebabkan TKI tersebut bekerja di luar negeri berstatus ilegal atau unprosedural. TKI illegal sangat rentan menerima perlakuan tidak manusiawi dari majikan di tempatnya bekerja karena dilihat dari perlindungan hukum nya tidak ada yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap TKI ilegal baik nasional maupun internasional. Terlebih apabila seorang TKI ilegal terlibat kasus pidana di negara tempatnya bekerja. Peran pemerintah dan pihak terkait dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk menjaga kepercayaan rakyat kapada pemerintah. Penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normati, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data-data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Konvensi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan hukum Tenaga Kerja belum dapat diratifikasi ke dalam undang-undang dikarena masalah perlindungan hukum tenaga kerja tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dapat diratifikasi menjadi undang-undang tetapi dapat dilindungi hak-hak seorang TKI sebagai manusia dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan adanya salah satu celah untuk melindungi TKI dari segi pemenuhan hak-hak nya diharapkan dapat dikembangkan menjadi perlindungan hukum secara internasional baik untuk TKI legal maupun ilegal.
Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/ TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap TKI kerap tidak terlaksana sesuai dengan semestinya. Para TKI hanya dianggap sebagai buruh/ pekerja kasar yang kurang berpendidikan, tanpa diberi perhatian yang khusus dari pemerintah. Padahal, TKI secara nyata ikut berperan dalam penambah devisa negara. Tetapi, dikarenakan kurang berpendidikan atau berpendidikan rendah, TKI sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, pelecehan seksual bahkan sampai dihamili. Kondisi krisis global serta keinginan untuk memiliki hidup yang layak, TKI mengabaikan peraturan yang ada. Pergi bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan yang menyebabkan TKI tersebut bekerja di luar negeri berstatus ilegal atau unprosedural. TKI illegal sangat rentan menerima perlakuan tidak manusiawi dari majikan di tempatnya bekerja karena dilihat dari perlindungan hukum nya tidak ada yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap TKI ilegal baik nasional maupun internasional. Terlebih apabila seorang TKI ilegal terlibat kasus pidana di negara tempatnya bekerja. Peran pemerintah dan pihak terkait dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk menjaga kepercayaan rakyat kapada pemerintah. Penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normati, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data-data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Konvensi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan hukum Tenaga Kerja belum dapat diratifikasi ke dalam undang-undang dikarena masalah perlindungan hukum tenaga kerja tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dapat diratifikasi menjadi undang-undang tetapi dapat dilindungi hak-hak seorang TKI sebagai manusia dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan adanya salah satu celah untuk melindungi TKI dari segi pemenuhan hak-hak nya diharapkan dapat dikembangkan menjadi perlindungan hukum secara internasional baik untuk TKI legal maupun ilegal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
