Peranan DPRD dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Merauke
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Meriwa, Yustus
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-19 09:11:43
Abstract :
Dalam pemutaran roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal adanya istilah otonomi daerah. Namun otonomi daerah mengandung 3 (tiga) asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan (medebewind) dilihat dari peranan dewan pewakilan rakyat daerah (DPRD) dimana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 18ayat (1) yang menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten / kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga pewakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. di dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sangat kuat, oleh karena hal tersebut ini dapat dilihat dari 3 (tiga) fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 23 Tahun 2014, Pasal 149 ayat (1) dan Undang-undan No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 365 ayat (1). Maka disini penulis mencari landasan teori untuk menguatkan peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam melaksanakan asas otonomi daerah di kabupaten merauke. Karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah, fungsi DPRD tersebut mengalami kelemahan yang cukup besar. Namun ketika fungsi tersebut harus di perkuatkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri melalui uji coba materi muatan perda yang memuat hak-hak dasar orang hasli papua dapat menjadi lemah. Kalimat Kunci : Penguatan peranan dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan hak, wewenang dan kewajibannya.
Dalam pemutaran roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal adanya istilah otonomi daerah. Namun otonomi daerah mengandung 3 (tiga) asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan (medebewind) dilihat dari peranan dewan pewakilan rakyat daerah (DPRD) dimana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 18ayat (1) yang menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten / kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga pewakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. di dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sangat kuat, oleh karena hal tersebut ini dapat dilihat dari 3 (tiga) fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 23 Tahun 2014, Pasal 149 ayat (1) dan Undang-undan No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 365 ayat (1). Maka disini penulis mencari landasan teori untuk menguatkan peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam melaksanakan asas otonomi daerah di kabupaten merauke. Karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah, fungsi DPRD tersebut mengalami kelemahan yang cukup besar. Namun ketika fungsi tersebut harus di perkuatkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri melalui uji coba materi muatan perda yang memuat hak-hak dasar orang hasli papua dapat menjadi lemah. Kalimat Kunci : Penguatan peranan dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan hak, wewenang dan kewajibannya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
