Status Kewarganegaraan Anak dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan No. 195/PDT.G/2011/PN.Jak.Sel)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sihombing, Riris Juni Arti
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-04 08:06:09
Abstract :
Manusia adalah ciptaan Tuhan, dalam hal ini manusia diciptakan laki-laki dan perempuan.Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia diantara ciptaan Tuhan yang lainnya, di dunia tidak ada yang tidak mengenal perkawinan, suku atau etnis bahkan yang berhubungan dengan perkawinan.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum dan agama/kepercayaan masing-masing. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini ada, wanita-wanita di Indonesia yang melakukan perkawinan campuran merasa khawatir akan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran tersebut bilamana terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan penelitian hukum normatif yaitu: penelitian yang beranjak adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum, landasan teoritis, dan menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder. Serta pendekatan kasus, perundangundangan.Sedangkan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif, sedangkan tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang berbeda warga Negara yang tuduk pada hukum masing-masing dan agama/kepercayaan masing - masing serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran. Perkawinan berbeda kewarganegaraan ini dilangsungkan di luar negeri kemudian dicatat di catatan sipil DKI Jakarta. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dengan adanya undang-undang ini wanita Indonesia tidak lagi merasa khawatir akan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran karena Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 ini menganut status kewarganegaraan ganda apabila anak tesebut masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Namun apabila si anak sudah berumur 18(delapan belas) tahun harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dipilh.
Manusia adalah ciptaan Tuhan, dalam hal ini manusia diciptakan laki-laki dan perempuan.Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia diantara ciptaan Tuhan yang lainnya, di dunia tidak ada yang tidak mengenal perkawinan, suku atau etnis bahkan yang berhubungan dengan perkawinan.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum dan agama/kepercayaan masing-masing. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini ada, wanita-wanita di Indonesia yang melakukan perkawinan campuran merasa khawatir akan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran tersebut bilamana terjadi perceraian dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan penelitian hukum normatif yaitu: penelitian yang beranjak adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum, landasan teoritis, dan menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder. Serta pendekatan kasus, perundangundangan.Sedangkan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif, sedangkan tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang berbeda warga Negara yang tuduk pada hukum masing-masing dan agama/kepercayaan masing - masing serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran. Perkawinan berbeda kewarganegaraan ini dilangsungkan di luar negeri kemudian dicatat di catatan sipil DKI Jakarta. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dengan adanya undang-undang ini wanita Indonesia tidak lagi merasa khawatir akan status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran karena Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 ini menganut status kewarganegaraan ganda apabila anak tesebut masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Namun apabila si anak sudah berumur 18(delapan belas) tahun harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dipilh.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
