Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner dalam Tindak Pidana Perpajakan yang Dilakukan Oleh Suatu Korporasi di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Lapian, Michelle Claudia Hillary
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-11 02:51:55
Abstract :
Peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif, namun masih banyak terjadi berbagai tindak pidana khususnya melalui pendirian badan hukum atau korporasi. Dengan adanya keterbukaan Beneficial Owner dalam suatu perusahaan diharapkan mampu mencegah dan mengurangi berbagai perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier menyangkut dengan peneltian ini. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan peneletian ini maka dapat diketahui bahwa, Beneficial Owner dalam peraturan perpajakan diatur pada pasal 18 ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), Pasal 26 ayat (1a) UU PPh dan Pasal 10 Peraturan Direktur Jendral Pajak, PER 10/PJ/2017, selain itu juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Bentuk pertanggungjawaban pidana Beneficial Owner dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh suatu korporasi di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri baik terhadap Beneficial Owner maupun terhadap badan/korporasi tersebut. Beneficial Owner dapat saja dalam rupa tertentu seperti pemegang saham, direktur, komisaris dan atau pihak lain yang memiliki posisi fungsional dalam struktur organisasi dalam korporasi yang bertindak atas dasar nama baik untuk perorangan atau atas nama korporasi, yang pada intinya adalah merupakan sebagai penerima manfaat atas terjadinya tindak pidana perpajakan tersebut. Atau beban tanggung jawab pidana korporasi dapat dialihkan kepada Beneficial Owner perseorangan, kecuali orang tersebut dapat membuktikan dirinya tidak bersalah dan tidak mungkin bertanggung jawab atasnya. Kata Kunci :Beneficial Owner, Tindak Pidana Perpajakan. Pertanggungjawaban, Korporasi. / Indonesia has statutory regulations in the field of taxation that are already quite comprehensive, but there are still many criminal acts occurring specifically through the establishment of legal entities or corporations. With the openness of a Beneficial Owner in a company, it is expected to be able to prevent and reduce various acts that result in tax crimes. The method used in this thesis is the normative legal research method. The type of data used in this study is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials related to this research. The data collection technique was carried out through literature study. Based on this research, it can be seen that, Beneficial Owner in tax regulations is regulated in article 18 paragraph (3b), paragraph (3c), and paragraph (3d), Article 26 paragraph (1a) of the Income Tax Law and Article 10 of the Director General of Taxes, PER 10 / PJ / 2017, in addition it is also regulated in Presidential Regulation No. 13 of 2018. The form of criminal liability of a Beneficial Owner in a tax crime committed by a corporation in Indonesia can be justified jointly and / or individually both to the Beneficial Owner and the agency / corporation. Beneficial Owners may be in a certain form such as shareholders, directors, commissioners and or other parties who have functional positions in the organizational structure of the corporation acting on behalf of individuals or on behalf of the corporation, which in essence is as a beneficiary of the occurrence the tax crime. Or the burden of corporate criminal liability can be transferred to an individual Beneficial Owner, unless the person can prove his innocence and may not be responsible for it.
Peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif, namun masih banyak terjadi berbagai tindak pidana khususnya melalui pendirian badan hukum atau korporasi. Dengan adanya keterbukaan Beneficial Owner dalam suatu perusahaan diharapkan mampu mencegah dan mengurangi berbagai perbuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier menyangkut dengan peneltian ini. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan peneletian ini maka dapat diketahui bahwa, Beneficial Owner dalam peraturan perpajakan diatur pada pasal 18 ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), Pasal 26 ayat (1a) UU PPh dan Pasal 10 Peraturan Direktur Jendral Pajak, PER 10/PJ/2017, selain itu juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Bentuk pertanggungjawaban pidana Beneficial Owner dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh suatu korporasi di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri baik terhadap Beneficial Owner maupun terhadap badan/korporasi tersebut. Beneficial Owner dapat saja dalam rupa tertentu seperti pemegang saham, direktur, komisaris dan atau pihak lain yang memiliki posisi fungsional dalam struktur organisasi dalam korporasi yang bertindak atas dasar nama baik untuk perorangan atau atas nama korporasi, yang pada intinya adalah merupakan sebagai penerima manfaat atas terjadinya tindak pidana perpajakan tersebut. Atau beban tanggung jawab pidana korporasi dapat dialihkan kepada Beneficial Owner perseorangan, kecuali orang tersebut dapat membuktikan dirinya tidak bersalah dan tidak mungkin bertanggung jawab atasnya. Kata Kunci :Beneficial Owner, Tindak Pidana Perpajakan. Pertanggungjawaban, Korporasi. / Indonesia has statutory regulations in the field of taxation that are already quite comprehensive, but there are still many criminal acts occurring specifically through the establishment of legal entities or corporations. With the openness of a Beneficial Owner in a company, it is expected to be able to prevent and reduce various acts that result in tax crimes. The method used in this thesis is the normative legal research method. The type of data used in this study is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials related to this research. The data collection technique was carried out through literature study. Based on this research, it can be seen that, Beneficial Owner in tax regulations is regulated in article 18 paragraph (3b), paragraph (3c), and paragraph (3d), Article 26 paragraph (1a) of the Income Tax Law and Article 10 of the Director General of Taxes, PER 10 / PJ / 2017, in addition it is also regulated in Presidential Regulation No. 13 of 2018. The form of criminal liability of a Beneficial Owner in a tax crime committed by a corporation in Indonesia can be justified jointly and / or individually both to the Beneficial Owner and the agency / corporation. Beneficial Owners may be in a certain form such as shareholders, directors, commissioners and or other parties who have functional positions in the organizational structure of the corporation acting on behalf of individuals or on behalf of the corporation, which in essence is as a beneficiary of the occurrence the tax crime. Or the burden of corporate criminal liability can be transferred to an individual Beneficial Owner, unless the person can prove his innocence and may not be responsible for it.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
