Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam Rangka Membangun Demokrasi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Hasanah, Kuswatun
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-04 02:41:46
Abstract :
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia. Dari pernyataan tersebut hak politik warga negara dalam pemilihan umum merupakan jaminan dari hak asasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah melegitimasi mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan. Upaya membangun demokrasi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang menjabarkan secara teknis putusan Mahkamah Konstitusi bagi mantan terpidana yang akan turut serta dalam pemilihan disertai dengan sanksi berat bagi pelanggarnya serta melibatkan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu pada proses pencalonan tersebut. Pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi yaitu telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dalam perkembangan pembatasan hak politik di Indonesia, hak politik mantan terpidana korupsi dapat dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan. Melegitimasi pembatasan hak politik khususnya dipilih bagi terpidana korupsi tidak melanggar HAM yang termasuk dalam kategori deregable rights merupakan hak yang dapat dilanggar. Kata Kunci : Demokrasi, Hak Politik, Pemilihan Umum, Mantan Terpidana Korupsi. / Indonesia is a state of law that protects human rights. From this statement the political rights of citizens in the general election are guarantees of human rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The decision of the Constitutional Court number 56/PUU-XVII/2019 has legitimized former corruption convicts running in the election. Some efforts to build democracy are made by issuing regulations that technically explain the decisions of the Constitutional Court for former prisoners who will participate in an election as well as severe sanctions for the violations, and involving the supervision of election organizing committee in the nomination process. Restrictions on the political rights of ex-convicted corruption have passed 5 (five) years after the former convicted finished serving a prison sentence based on a court decision that has permanent legal force and honestly or openly announced his background as a former convict. In developing restrictions on political rights in Indonesia, the political rights of ex-convicted corruption can be limited by statutory regulations. Legitimating restrictions on political rights, especially chosen for corruption convicted not to violate human rights included in the category of deregable rights is a right that can be violated. Keywords : Democracy, Political Rights, Elections, Former Convict Corruption
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia. Dari pernyataan tersebut hak politik warga negara dalam pemilihan umum merupakan jaminan dari hak asasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah melegitimasi mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilihan. Upaya membangun demokrasi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang menjabarkan secara teknis putusan Mahkamah Konstitusi bagi mantan terpidana yang akan turut serta dalam pemilihan disertai dengan sanksi berat bagi pelanggarnya serta melibatkan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu pada proses pencalonan tersebut. Pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi yaitu telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dalam perkembangan pembatasan hak politik di Indonesia, hak politik mantan terpidana korupsi dapat dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan. Melegitimasi pembatasan hak politik khususnya dipilih bagi terpidana korupsi tidak melanggar HAM yang termasuk dalam kategori deregable rights merupakan hak yang dapat dilanggar. Kata Kunci : Demokrasi, Hak Politik, Pemilihan Umum, Mantan Terpidana Korupsi. / Indonesia is a state of law that protects human rights. From this statement the political rights of citizens in the general election are guarantees of human rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The decision of the Constitutional Court number 56/PUU-XVII/2019 has legitimized former corruption convicts running in the election. Some efforts to build democracy are made by issuing regulations that technically explain the decisions of the Constitutional Court for former prisoners who will participate in an election as well as severe sanctions for the violations, and involving the supervision of election organizing committee in the nomination process. Restrictions on the political rights of ex-convicted corruption have passed 5 (five) years after the former convicted finished serving a prison sentence based on a court decision that has permanent legal force and honestly or openly announced his background as a former convict. In developing restrictions on political rights in Indonesia, the political rights of ex-convicted corruption can be limited by statutory regulations. Legitimating restrictions on political rights, especially chosen for corruption convicted not to violate human rights included in the category of deregable rights is a right that can be violated. Keywords : Democracy, Political Rights, Elections, Former Convict Corruption
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
