Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Batubara, Mulyadi Sinarta
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 10:33:43
Abstract :
Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. tindak pidana penipuan semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek khususnya aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap. pelanggarannya karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain meliputi, jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian normatif, sifat penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis data yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan adalah penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No.1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP dan atau Kedua Pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara dalam perkara putusan No. 1100/Pid. B/2013/PN.Jkt.Bar,oleh Majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, faktafakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim. Penerapan saksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan
Salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. tindak pidana penipuan semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek khususnya aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap. pelanggarannya karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain meliputi, jenis penelitian yang dilakukan dengan penelitian normatif, sifat penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis data yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan adalah penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No.1100/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP dan atau Kedua Pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara dalam perkara putusan No. 1100/Pid. B/2013/PN.Jkt.Bar,oleh Majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, faktafakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim. Penerapan saksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
