Pemutusan Hubungan Kerja Karena Relokasi Perusahaan dan Mutasi Pekerja
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Triana, Nana
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 10:25:17
Abstract :
Perselisihan hubungan industrial perselisihan yang meliputi hubungan kerja antara pengusaha dan buruh, sifatnya bivalen karena dari satu sisi dilihat hukum ketenagakerjaan ini masuk kedalam hukum privat, akan tetapi sangat terlihat jelas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial hukum perburuhan dapat pula masuk kedalam ranah hukum publik. Perbedaan pendapat yang dapat berlandaskan karena kepentingan berbeda mungkin timbul antara perusahaan atau pengusaha sebagai pemberi kerja dengan buruh sebagai penerima kerja. Untuk itu perlu pemahaman agar dalam menerapkan hukum formil dalam penyelesaian perselisihan perburuhan tepat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu yang mengkaji ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum dalam perselisihan hubungan industrial guna membedakan antara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang mewakili rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau para pihak yang berperkara. Putusan Pengadilan Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tidak membagi atau memisahkan antara perselisihan mengenai rencana relokasi dengan mutasi kedalam jenis perselisihan yang berbeda. Penulis melihat dari putsan dan faktafakta yang telah diungkap jelas dapat menyimpulkan bahwa antara perselisihan rencana relokasi dengan mutasi memiliki jenis perselishan yang berbeda. Perselisihan rencana relokasi masuk kedalam perselisihan hak sedangkan perselisihan mengenai mutasi masuk kedalam perselisihan pemutusan hubungan kerja yang memang dalam posisi kasus perselisihan mutasi terjadi karena adanya perselihan hak antara pengusaha dan buruh. Waktu kejadian yang berbeda menambah penjelasan tentang pembedaan perselisihan ini, ditambah lagi putusan Pengadilan Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg adalah premature karena memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dengan tidak mengikuti terlebih dahulu proses bipartit dan tripartit sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Majelis hakim tidak memanfaatkan dismissal proses atau proses pendahuluan sehingga tidak mengkoreksi terlebih dahulu apakah tripartit yang dilakukan sesuai dengan kronologis perkara yang diajukan oleh penggugat.
Perselisihan hubungan industrial perselisihan yang meliputi hubungan kerja antara pengusaha dan buruh, sifatnya bivalen karena dari satu sisi dilihat hukum ketenagakerjaan ini masuk kedalam hukum privat, akan tetapi sangat terlihat jelas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial hukum perburuhan dapat pula masuk kedalam ranah hukum publik. Perbedaan pendapat yang dapat berlandaskan karena kepentingan berbeda mungkin timbul antara perusahaan atau pengusaha sebagai pemberi kerja dengan buruh sebagai penerima kerja. Untuk itu perlu pemahaman agar dalam menerapkan hukum formil dalam penyelesaian perselisihan perburuhan tepat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu yang mengkaji ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum dalam perselisihan hubungan industrial guna membedakan antara perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan, sehingga dapat menghasilkan putusan yang mewakili rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau para pihak yang berperkara. Putusan Pengadilan Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tidak membagi atau memisahkan antara perselisihan mengenai rencana relokasi dengan mutasi kedalam jenis perselisihan yang berbeda. Penulis melihat dari putsan dan faktafakta yang telah diungkap jelas dapat menyimpulkan bahwa antara perselisihan rencana relokasi dengan mutasi memiliki jenis perselishan yang berbeda. Perselisihan rencana relokasi masuk kedalam perselisihan hak sedangkan perselisihan mengenai mutasi masuk kedalam perselisihan pemutusan hubungan kerja yang memang dalam posisi kasus perselisihan mutasi terjadi karena adanya perselihan hak antara pengusaha dan buruh. Waktu kejadian yang berbeda menambah penjelasan tentang pembedaan perselisihan ini, ditambah lagi putusan Pengadilan Nomor 199/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg adalah premature karena memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dengan tidak mengikuti terlebih dahulu proses bipartit dan tripartit sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Majelis hakim tidak memanfaatkan dismissal proses atau proses pendahuluan sehingga tidak mengkoreksi terlebih dahulu apakah tripartit yang dilakukan sesuai dengan kronologis perkara yang diajukan oleh penggugat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
