Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
Pelaku Tindak Pidana yang Bekerja sama
(Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana
Korupsi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Samosir, Valentina Ekaristi
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-11 08:37:09
Abstract :
Justice collaborator adalah seseorang yang merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terorganisir dan mau mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Seorang justice collaborator bukanlah pelaku utama dan mau memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas rumusan masalah mengenai perlindungan justice collaborator dalam peraturan perundang-undangan dan Bagaimana Penetapan Justice Collaborator dalam Putusan No. 7/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pasal 10 ayat 2 dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan bahwa Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Penggunaan mekansisme justice collaborator yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan terdakwa dalam Putusan No. 7/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST sebagai justice collaborator telah sesuai dengan SEMA No. 04 Tahun 2011. Meskipun terdakwa tidak memohonkan perlindungan atas dirinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi majelis hakim tetap memberikan keringanan pidana terhadapnya. / A justice collaborator is someone who represents one of the perpetrators in a crime that is included in organized crime and wants to acknowledge a crime that has been supported. A justice collaborator who helped him play the main role and was willing to provide information in the litigation. The justice scheme in Decision No. 7 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN.JKT.PST. This study uses a qualitative normative research method that is to process and discuss decisions or regulations related to research. Article 10 paragraph 2 of Law number 31 of 2014 concerning the agreement of witnesses and victims also explains that a witness who is also a suspect in the same case cannot be released from coverage that has been proven to be proven valid and proven, and his testimony can be adjusted by the judge to ease the sentence. which will be dropped. The use of collaborative justice mechanisms used by the Judges in the decision of the defendant in Decision No. 7 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN.JKT.PST as justice collaborators are in accordance with SEMA No. 04 of 2011. For the Witness and Victim Protection Agency, but the panel of judges still provides relief against it.
Justice collaborator adalah seseorang yang merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terorganisir dan mau mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Seorang justice collaborator bukanlah pelaku utama dan mau memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas rumusan masalah mengenai perlindungan justice collaborator dalam peraturan perundang-undangan dan Bagaimana Penetapan Justice Collaborator dalam Putusan No. 7/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pasal 10 ayat 2 dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan bahwa Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Penggunaan mekansisme justice collaborator yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan terdakwa dalam Putusan No. 7/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST sebagai justice collaborator telah sesuai dengan SEMA No. 04 Tahun 2011. Meskipun terdakwa tidak memohonkan perlindungan atas dirinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi majelis hakim tetap memberikan keringanan pidana terhadapnya. / A justice collaborator is someone who represents one of the perpetrators in a crime that is included in organized crime and wants to acknowledge a crime that has been supported. A justice collaborator who helped him play the main role and was willing to provide information in the litigation. The justice scheme in Decision No. 7 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN.JKT.PST. This study uses a qualitative normative research method that is to process and discuss decisions or regulations related to research. Article 10 paragraph 2 of Law number 31 of 2014 concerning the agreement of witnesses and victims also explains that a witness who is also a suspect in the same case cannot be released from coverage that has been proven to be proven valid and proven, and his testimony can be adjusted by the judge to ease the sentence. which will be dropped. The use of collaborative justice mechanisms used by the Judges in the decision of the defendant in Decision No. 7 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN.JKT.PST as justice collaborators are in accordance with SEMA No. 04 of 2011. For the Witness and Victim Protection Agency, but the panel of judges still provides relief against it.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
