Kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil di Rektorat
Jenderal Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak pidana
Barang kena Cukai yang Tidak Dibubuhi Pita Cukai dan
Pemidanaannya
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sihotang, Veberina Dewi Lestari
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-11 08:41:26
Abstract :
Tindak pidana dibidang cukai yang erat kaitannya dengan barang kena cukai yang dibubuhi pita cukai. Pengenaan pungutan cukai terhadap minuman mengandung etil alkohol, etil alkohol dan hasil tembakau bertujuan untuk mengendalikan serta mengurangi dampak negatif pada kesehatan dan menambah pebdapata negara. Hadirnya peraturan perundang undangan tentang cukai bukan berarti kejahatan di bidang cukai semakin menurun. Dari uraian tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai serta pemidanaanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan pidana cukai Nomor: 757/Pid.sus/2018/PN.Bdg. Sedangkan data sekunder yaitu berupa buku tentang undang - undang cukai, buku kepabeanan dan cukai serta buku lain yang masih berkaitan dengan judul penelitian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana cukai telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang - undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana barang kena cukai yang tidak dibubuhi pita cukai telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, terbukti dari banyaknya kasus penindakan terhadap tindak pidana cukai. Pemidanaan pelaku tindak pidana cukai dilakukan dengan menindak tegas para pelanggar ketentuan undang - undang cukai. / Criminal acts in the excise sector are overly related to exisable goods that are not adhered with excise tapes. Imposition of excise taxation on drinks with ethyl alcohol, ethyl alcohol, and tobacco products intends to manage and decrease the negative impact on health and increase state revenues. The statutory regulations on excise taxation does not impact on the decrease of excise crimes. Based on the analysis, there are two research problems, including the authority of the PPNS of the Directorate General of Customs and Excise in investigating criminal acts of excisable goods that are not adhered with excise tapes and their penalties. This is a normative juridical research. The data used are primary and secondary data. In this study, the primary data is a copy of the excise criminal decision Number 757/Pid.sus/2018/PN.Bdg. Meanwhile, the secondary data is in the form of books on excise tax laws, customs and excise, and other related sources to the research title. Civil Servants Investigators (PPNS) of Customs and Excises in investigating of excise criminal acts follow their duties and authorities based on Law Number 39 of 2007 about excise. Civil Servants Investigators of Customs and Excises in investigating criminal acts of excisable goods that are not adhered with excise stamps have been performed to the maximum extent possible, as proven by the number of cases of prosecution of excise criminal acts. The criminalization of perpetrators of excise crime is carried out by act decisively on violators of the provisions of the excise tax law.
Tindak pidana dibidang cukai yang erat kaitannya dengan barang kena cukai yang dibubuhi pita cukai. Pengenaan pungutan cukai terhadap minuman mengandung etil alkohol, etil alkohol dan hasil tembakau bertujuan untuk mengendalikan serta mengurangi dampak negatif pada kesehatan dan menambah pebdapata negara. Hadirnya peraturan perundang undangan tentang cukai bukan berarti kejahatan di bidang cukai semakin menurun. Dari uraian tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai serta pemidanaanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan pidana cukai Nomor: 757/Pid.sus/2018/PN.Bdg. Sedangkan data sekunder yaitu berupa buku tentang undang - undang cukai, buku kepabeanan dan cukai serta buku lain yang masih berkaitan dengan judul penelitian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana cukai telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang - undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana barang kena cukai yang tidak dibubuhi pita cukai telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, terbukti dari banyaknya kasus penindakan terhadap tindak pidana cukai. Pemidanaan pelaku tindak pidana cukai dilakukan dengan menindak tegas para pelanggar ketentuan undang - undang cukai. / Criminal acts in the excise sector are overly related to exisable goods that are not adhered with excise tapes. Imposition of excise taxation on drinks with ethyl alcohol, ethyl alcohol, and tobacco products intends to manage and decrease the negative impact on health and increase state revenues. The statutory regulations on excise taxation does not impact on the decrease of excise crimes. Based on the analysis, there are two research problems, including the authority of the PPNS of the Directorate General of Customs and Excise in investigating criminal acts of excisable goods that are not adhered with excise tapes and their penalties. This is a normative juridical research. The data used are primary and secondary data. In this study, the primary data is a copy of the excise criminal decision Number 757/Pid.sus/2018/PN.Bdg. Meanwhile, the secondary data is in the form of books on excise tax laws, customs and excise, and other related sources to the research title. Civil Servants Investigators (PPNS) of Customs and Excises in investigating of excise criminal acts follow their duties and authorities based on Law Number 39 of 2007 about excise. Civil Servants Investigators of Customs and Excises in investigating criminal acts of excisable goods that are not adhered with excise stamps have been performed to the maximum extent possible, as proven by the number of cases of prosecution of excise criminal acts. The criminalization of perpetrators of excise crime is carried out by act decisively on violators of the provisions of the excise tax law.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
