Abstract :
Akibat keterangan pers yang gencar di beberapa media, masyarakat kemudian
berkesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan dan khususnya
Bibiy Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah tidak dapat digiring ke meja hijau.
Tekanan opini public diduga menjadi salah satu pemicu dikeluarkannya Surat
Ketetapan Penghentian Perkara (SKPP) Nomor: TAP-01/0.1.14/12/2009, yang
karenanya diajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari
kasus praperadilan Nomor: 46/Pid/Prap/2009/PN.Jkt., terhadap Bibit Samad
Riyanto dan Chandra M. Hamzah selaku terlapor. Namun perkaratersebut
dikesampingkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum. Berdasarkan
permasalahan yang di teliti maka metode penelitian hukum yang dipakai bersifat
yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian
terhadap kasus diatas, yang menjadi permasalahannya bagaimana proses
penyidikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan status
tersangka yang diperoleh Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto atas
deponering yang diberikan oleh Jaksa Agung. / As a result of intense press statements in several media, the public then
concluded that no crime had been committed and in particular Bibiy Samad
Riyanto and Chandra M. Hamzah could not be brought to justice. The pressure of
public opinion is suspected to be one of the triggers for the issuance of Case
Termination Letter (SKPP) Number: TAP-01 / 0.1.14 / 12/2009, which is why the
pretrial was submitted to the South Jakarta District Court. From the pretrial case
Number: 46 / Pid / Prap / 2009 / PN.Jkt., Against Bibit Samad Riyanto and
Chandra M. Hamzah as reported. However, the ruling was put aside by the
Attorney General in the public interest. Based on the problem examined, the legal
research method used is normative juridical. With a legislative approach. From
the results of the research on the case above, the problem is the investigation
process in Indonesian law and the status of the suspect obtained by Chandra M.
Hamzah and Bibit Samad Riyanto for the deponering given by the Attorney
General.