Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Sosial
Ketenaga Kerjaan bagi Buruh Harian Lepas di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Nainggolan, Widya Natalia
Subject
LAW
Datestamp
2024-11-07 09:24:49
Abstract :
Melalui pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja para tenaga kerja dimana telah diatur hak- hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh dan upaya pemerintah juga mengeluarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perundang-undangan tersebut telah diatur bahwa setiap tenaga kerja dan keluarga berhak memperoleh jaminan sosial, dimana jaminan sosial ini merupakan asuransi kesehatan/jiwa bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh dan juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial TenagaKerja yang saat ini sudah di transformasi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana terdapat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Harian Lepas di Indonesia, karena dapat diketahui bahwa jaminan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari gambaran yang komprehensif mengenai buruh harian lepas dan permasalahannya, sehingga peran pegawai pengawas ketenagakerjaan yang efektif dan proaktif dapat menjadi suatu konsistensi dalam perwujudan jaminan sosial bagi pekerja/buruh harianlepas, sehingga dapat menjadi tanggung jawab pengusaha dan pemerintah untuk melindungi hak buruh harianlepas di bidang jaminan sosial. Dalam penulisan ini, dipergunakan metode yuridis normatif yang dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan hak buruh/pekerja harian lepas belum terpenuhi sehingga dapat disarankan, yaitu bagi buruh/pekerja harian lepas disamakan kedudukannya dengan pekerja tetap, walaupun berlaku azas no work no pay bagi buruh tersebut. Kemudian sebagai salah satu bentuk upaya untuk melindungi kepentingan buruh harian lepas, hendaknya vii ditimbulkan kesadaran untuk membentuk serikat pekerja dimana tempat buruh harian tersebut bekerja.
Melalui pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja para tenaga kerja dimana telah diatur hak- hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh dan upaya pemerintah juga mengeluarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perundang-undangan tersebut telah diatur bahwa setiap tenaga kerja dan keluarga berhak memperoleh jaminan sosial, dimana jaminan sosial ini merupakan asuransi kesehatan/jiwa bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh dan juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial TenagaKerja yang saat ini sudah di transformasi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana terdapat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Harian Lepas di Indonesia, karena dapat diketahui bahwa jaminan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari gambaran yang komprehensif mengenai buruh harian lepas dan permasalahannya, sehingga peran pegawai pengawas ketenagakerjaan yang efektif dan proaktif dapat menjadi suatu konsistensi dalam perwujudan jaminan sosial bagi pekerja/buruh harianlepas, sehingga dapat menjadi tanggung jawab pengusaha dan pemerintah untuk melindungi hak buruh harianlepas di bidang jaminan sosial. Dalam penulisan ini, dipergunakan metode yuridis normatif yang dapat disimpulkan bahwa kurangnya perlindungan hak buruh/pekerja harian lepas belum terpenuhi sehingga dapat disarankan, yaitu bagi buruh/pekerja harian lepas disamakan kedudukannya dengan pekerja tetap, walaupun berlaku azas no work no pay bagi buruh tersebut. Kemudian sebagai salah satu bentuk upaya untuk melindungi kepentingan buruh harian lepas, hendaknya vii ditimbulkan kesadaran untuk membentuk serikat pekerja dimana tempat buruh harian tersebut bekerja.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
