Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sinaga, Paulus Maruli Tua
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 08:12:21
Abstract :
Bisnis di negara Indonesia berkembang dengan sangat cepat, seperti perusahaan pembiayaan dapat memberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang modal. Awal mulai terbitnya perusahaan pembiayaan, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan hutang piutang. Sementara itu hutang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal di dalam sistem hukum jaminan Indonesia yaitu jaminan fidusia. Tanggal 30 September 1999 telah disahkan Undang-Undang baru, yang mengatur tentang hukum jaminan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Pada Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan (das sollen). Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana prosedur pendaftaran jaminan fidusia, dan bagaimana akibat hukum apabila notaris terlambat mendaftarkqn jaminan fidusia, maka dari itu perlu adanya penelitian untik membahas masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa tinjauan pustaka. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengelolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan setelah itu dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menjadi suatu kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sejak April tahun 2015 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara elektronik, Akibat hukum terhadap penerima fidusia yang terlambat mendaftarkan fidusianya sesuai peraturan mentri keuangan tersebut dapat dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin usaha ataupun pencabutan izin usaha. Selain penerima fidusia yang dapat dikenakan sanksi adalah notaris. Karena notaris melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris maupun xi Kode Etik Notaris. Notaris melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UndangUndang Jabatan Notaris.
Bisnis di negara Indonesia berkembang dengan sangat cepat, seperti perusahaan pembiayaan dapat memberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang modal. Awal mulai terbitnya perusahaan pembiayaan, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan hutang piutang. Sementara itu hutang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal di dalam sistem hukum jaminan Indonesia yaitu jaminan fidusia. Tanggal 30 September 1999 telah disahkan Undang-Undang baru, yang mengatur tentang hukum jaminan, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Pada Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan (das sollen). Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana prosedur pendaftaran jaminan fidusia, dan bagaimana akibat hukum apabila notaris terlambat mendaftarkqn jaminan fidusia, maka dari itu perlu adanya penelitian untik membahas masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa tinjauan pustaka. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengelolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan setelah itu dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menjadi suatu kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sejak April tahun 2015 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara elektronik, Akibat hukum terhadap penerima fidusia yang terlambat mendaftarkan fidusianya sesuai peraturan mentri keuangan tersebut dapat dikenakan sanksi peringatan, pembekuan izin usaha ataupun pencabutan izin usaha. Selain penerima fidusia yang dapat dikenakan sanksi adalah notaris. Karena notaris melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris maupun xi Kode Etik Notaris. Notaris melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UndangUndang Jabatan Notaris.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
