Gagasan Mekanisme Keluhan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia Sebagai Sarana Menjamin Supremasi Konstitusi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sihombing, Pereddi
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 10:49:56
Abstract :
Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Namun, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, belum di jamin. Dalam penelitian ini seperti pada negara Spanyol, Jerman, dan Korea Selatan penanganan tentang constitutional complaint yang diajukan oleh warga negara di beri kewenangan untuk di tangani oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut, sedangkan di indonesia Mahkamah Konstitusi belum diberi kewenangan dalam UUD 1945 dalam hal constitutional complaint. Dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia hal ini menjadi kebutuhan sehingga perlu diatur dan Mahkamah Konstitusi sangat tepat untuk di beri kewenangan dalam hal constitutional complaint. Kewenagan ini dapat terakomodir melalui amandemen ke lima Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat dalam penelitian ini Mahkamah Konstitusi seperti yang ada di Jerman, Korea Selatan, dan Spanyol telah terlebih dahulu memberikan pengaturan dalam hal constitutional complaint sebagai mekanisme dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional. Mengingat begitu banyaknya pelanggaran yang terjadi di negara ini maka kewenangan constitutional complaint oleh Mahkamah Konstitusi dirasa tepat untuk di beri kewenangan seperti itu sebagaimana mestinya negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi.
Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Namun, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, belum di jamin. Dalam penelitian ini seperti pada negara Spanyol, Jerman, dan Korea Selatan penanganan tentang constitutional complaint yang diajukan oleh warga negara di beri kewenangan untuk di tangani oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut, sedangkan di indonesia Mahkamah Konstitusi belum diberi kewenangan dalam UUD 1945 dalam hal constitutional complaint. Dalam perkembangan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia hal ini menjadi kebutuhan sehingga perlu diatur dan Mahkamah Konstitusi sangat tepat untuk di beri kewenangan dalam hal constitutional complaint. Kewenagan ini dapat terakomodir melalui amandemen ke lima Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat dalam penelitian ini Mahkamah Konstitusi seperti yang ada di Jerman, Korea Selatan, dan Spanyol telah terlebih dahulu memberikan pengaturan dalam hal constitutional complaint sebagai mekanisme dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional. Mengingat begitu banyaknya pelanggaran yang terjadi di negara ini maka kewenangan constitutional complaint oleh Mahkamah Konstitusi dirasa tepat untuk di beri kewenangan seperti itu sebagaimana mestinya negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
