Tinjauan Yuridis Mengenai Sertifikat Hak atas Tanah dalam
Menjamin Asas Kepastian Hukum (Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:03/G/2012/PTUN-BKL)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Timotius, Priatama Yosa
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 08:15:13
Abstract :
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) UUPA. Dalam praktek di masyarakat ternyata sertifikat hak atas tanah bukan merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi hak-hak lama seperti girik dan juga kwitansi merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, yang didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) PP 24 Tahun 1997. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Mengapa diatas bidang tanah yang sama dapat timbul sertifikat hak atas tanah dengan kepemilikan berbeda, dan Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dalam hal terbitnya sertifikat dengan nomor hak yang sama dengan kepemilikan berbeda berdasarkan putusan No.03/G/2012/PTUN-BKL. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif karena dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa dari salah satu putusan yang ada di Pengadilan Negeri Bengkulu. Data primer dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-3 Bab X Tentang Penghibahan dan Buku Ke-2 Bab III Tentang Hak Milik, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literature lain, dan data tersier diperoleh menggunakan internet, setelah semua data terkumpul lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa dengan terbitnya sertifikat ganda pada lokasi objek sengketa, bertentangan dengan prinsip memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dimana pada kasus ini terjadi kelalaian dan ketidaktelitian Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam pengukuran, perpetaan, dan pembukuan vi 8 tanah sehingga terjadi tumpang tindih sertifikat berbeda diatas satu bidang tanah yang sama dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan keputusan hakim yang telah membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 202/Desa Talang Pauh tanggal 01 Februari 1999 terakhir tercatat atas nama Oloan Simanjuntak karena sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Permenag 9/99 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) UUPA. Dalam praktek di masyarakat ternyata sertifikat hak atas tanah bukan merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi hak-hak lama seperti girik dan juga kwitansi merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, yang didasarkan pada Pasal 24 ayat (1) PP 24 Tahun 1997. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Mengapa diatas bidang tanah yang sama dapat timbul sertifikat hak atas tanah dengan kepemilikan berbeda, dan Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dalam hal terbitnya sertifikat dengan nomor hak yang sama dengan kepemilikan berbeda berdasarkan putusan No.03/G/2012/PTUN-BKL. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif karena dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisa dari salah satu putusan yang ada di Pengadilan Negeri Bengkulu. Data primer dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-3 Bab X Tentang Penghibahan dan Buku Ke-2 Bab III Tentang Hak Milik, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literature lain, dan data tersier diperoleh menggunakan internet, setelah semua data terkumpul lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa dengan terbitnya sertifikat ganda pada lokasi objek sengketa, bertentangan dengan prinsip memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dimana pada kasus ini terjadi kelalaian dan ketidaktelitian Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam pengukuran, perpetaan, dan pembukuan vi 8 tanah sehingga terjadi tumpang tindih sertifikat berbeda diatas satu bidang tanah yang sama dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan keputusan hakim yang telah membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 202/Desa Talang Pauh tanggal 01 Februari 1999 terakhir tercatat atas nama Oloan Simanjuntak karena sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Permenag 9/99 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
