Pembatasan Kewenangan Konstitusional Presiden dalam Pemberian Grasi didalam Presfektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Scorvenny, Scorvenny
Subject
LAW
Datestamp
2024-09-19 09:29:14
Abstract :
berdasarkan penetapan perubahan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 14 UUD 1945 disebutkan Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Pemberian Grasi dan Rehabilitasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR bahkan tidak diatur didalam undang-undang yang khusus diadakan untuk itu. Sesuai Pasal 14 ayat (1) baru Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Rumusan Pasal 14 baru ini kekuasaan Presiden. Berkaitan dengan Pelaksanaan Prinsip Check and Balances Sistem serta Hubungan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara lainnya, antara lain mengenai pemberian Grasi, Amnesti, dan Rehabilitasi semua menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, saat ini dalam menggunakan kewenangannya harus dengan memperhatikan pertimbangan lembaga Negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan kewenangannya. Secara teoritis hak prerogatif Presiden kekuasaan mutlak Presiden. Setelah perubahan UUD 1945 dalam hak pemberian Grasi Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, maka pemberian Grasi secara hukum tidaklah mutlak karena ada intervensi dari MA sehingga secara hukum pemberian Grasi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak sepenuhnya kewenangan Presiden, sehingga pembatasan kewenangan konstitusional Presiden dalam pemberian Grasi khusus tindak pidana narkotik harus dibatasi. Kata Kunci : Pembatasan Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pemberian Grasi.
berdasarkan penetapan perubahan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 14 UUD 1945 disebutkan Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Pemberian Grasi dan Rehabilitasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR bahkan tidak diatur didalam undang-undang yang khusus diadakan untuk itu. Sesuai Pasal 14 ayat (1) baru Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Rumusan Pasal 14 baru ini kekuasaan Presiden. Berkaitan dengan Pelaksanaan Prinsip Check and Balances Sistem serta Hubungan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara lainnya, antara lain mengenai pemberian Grasi, Amnesti, dan Rehabilitasi semua menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, saat ini dalam menggunakan kewenangannya harus dengan memperhatikan pertimbangan lembaga Negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan kewenangannya. Secara teoritis hak prerogatif Presiden kekuasaan mutlak Presiden. Setelah perubahan UUD 1945 dalam hak pemberian Grasi Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, maka pemberian Grasi secara hukum tidaklah mutlak karena ada intervensi dari MA sehingga secara hukum pemberian Grasi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak sepenuhnya kewenangan Presiden, sehingga pembatasan kewenangan konstitusional Presiden dalam pemberian Grasi khusus tindak pidana narkotik harus dibatasi. Kata Kunci : Pembatasan Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pemberian Grasi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
