Perlindungan Hukum bagi Pembeli Barang Obral Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Josua, Romario
Subject
LAW
Datestamp
2024-10-08 08:22:52
Abstract :
Setiap manusia perlu untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani salah satunya adalah kebutuhan akan benda atau barang. Sebagai konsumen, pada hakikatnya kita ingin memperoleh barang yang dengan kualitas yang baik namun tetap dengan harga yang terjangkau atau murah. Sehingga keinginan ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk menjual barang dengan harga yang murah atau secara obral. Padahal seringkali barang ? barang yang dijual obral tersebut tidak menyertakan informasi yang jelas tentang kualitasnya. Berkaitan dengan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana UU No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi pembeli barang obral yang dirugikan akibat kurangnya informasi dari pelaku usaha serta untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha barang obral yang menjual produk tanpa informasi yang jelas bertanggungjawab atas kerugian konsumen menurut undang-undang tersebut. Untuk mengkaji tentang hal perlindungan hukum terhadap konsumen menurut UU No.8 tahun 1999 maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur ix tentang hal itu. Masih banyaknya konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha diakibatkan kurangnya informasi mengenai suatu produk. Pelaku usaha sering kali menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian pembeli sehingga pembeli mau membeli barang dagangannya termasuk dengan menjual secara obral. Selain itu walaupun sanksi ganti rugi dan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha yang curang sudah dibuat secara tegas didalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran sehingga dapat diketahui bahwa undang-undang ini masih belum diterapkan secara optimal.
Setiap manusia perlu untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani salah satunya adalah kebutuhan akan benda atau barang. Sebagai konsumen, pada hakikatnya kita ingin memperoleh barang yang dengan kualitas yang baik namun tetap dengan harga yang terjangkau atau murah. Sehingga keinginan ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk menjual barang dengan harga yang murah atau secara obral. Padahal seringkali barang ? barang yang dijual obral tersebut tidak menyertakan informasi yang jelas tentang kualitasnya. Berkaitan dengan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana UU No. 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum bagi pembeli barang obral yang dirugikan akibat kurangnya informasi dari pelaku usaha serta untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha barang obral yang menjual produk tanpa informasi yang jelas bertanggungjawab atas kerugian konsumen menurut undang-undang tersebut. Untuk mengkaji tentang hal perlindungan hukum terhadap konsumen menurut UU No.8 tahun 1999 maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur ix tentang hal itu. Masih banyaknya konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha diakibatkan kurangnya informasi mengenai suatu produk. Pelaku usaha sering kali menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian pembeli sehingga pembeli mau membeli barang dagangannya termasuk dengan menjual secara obral. Selain itu walaupun sanksi ganti rugi dan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha yang curang sudah dibuat secara tegas didalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran sehingga dapat diketahui bahwa undang-undang ini masih belum diterapkan secara optimal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
