Abstract :
Perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dengan PT. Yasri Panutan
Sejahtera sebagai Agen LPG 3 Kg Pertamina memuat hak serta tanggung jawab
yang mengikat para pihak. Di dalam pelaksanaan hak serta tanggung jawab tersebut
sering ditemui kegagalan atau tidak dipenuhinya tanggungjawab yang telah
disepakati oleh para pihak yang disebut dengan istilah wanprestasi.. Pokok
Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah 1. Apakah jenis wanprestasi di
dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dengan PT. Yasri
Panutan Sejahtera sebagai agen gas LPG 3 Kg Pertamina?, 2. Bagaimanakah cara
penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG
3 Kg dengan PT Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen gas LPG 3 kg Pertamina?.
Metode penelitian yang digunakan di dalam tesis ini adalah legal normatif. Hasil
penelitian ini adalah pangkalan gas LPG 3 Kg melakukan perbuatan wanprestasi
dalam perjanjian kerjasama.Ada beberapa jenis wanprestasi yang terjadi di dalam
perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 Kg dengan PT. Yasri Panutan
Sejahtera sebagai agen LPG 3 Kg Pertamina. Salah satunya adalah pangkalan
tersebut menjual gas LPG 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah
ditetapkan. Margin dari penjualan gas LPG 3 Kg hanya Rp. 500,- (Lima Ratus
Rupiah) per tabung setelah dikurangi biaya-biaya selama proses pendistribusian gas
LPG 3 Kg sampai ke konsumen. Hal ini juga mengakibatkan pangkalan LPG 3 Kg
tersebut menjual gas LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Akibatakibat hukum yang timbul dari wanprestasi tersebut adalah skorsing penghentian
aktivitas sementara untuk tidak mendistribusikan gas LPG 3 kg kepada masyarakat
selama 2 (dua) minggu. Kesimpulan dari tesis ini adalah perjanjian kerjasama ini
memuat hak serta tanggungjawab yang tidak seimbang, adanya jenis-jenis
perbuatan wanprestasi, akibat-akibat hukum dari wanprestasi tersebut, perselisihan
atau sengketa wanprestasi yang terjadi diselesaikan melalui alternatif penyeesaian
sengketa (APS) yaitu cara musyawarah dengan dimediasi oleh Pertamina,
advokat/pengacara atau para legal. Saran : Seharusnya Pemerintah Daerah
membuat peraturan yang mengatur secara tegas pendistribusian gas LPG 3 kg dan
agen wajib memonitoring sesering mungkin kepada pangkalannya agar tidak terjadi
wanprestasi dan peraturan perundang-undangan juga meninjau dan memperbaiki
kembali penetapan harga eceran tertinggi (HET) di setiap pangkalan LPG 3 Kg.
Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kerjasama. / Cooperation agreement between 3 Kg LPG gas base and PT. Yasri Panutan
Sejahtera as Pertamina's 3 Kg LPG Agent contains rights and responsibilities that
bind the parties. In the implementation of these rights and responsibilities, there is
often a failure or non-fulfillment of responsibilities that have been agreed upon by
the parties which is called default. The main problems examined in this thesis are
1. What is the type of default in the cooperation agreement between the 3 Kg LPG
gas base and PT. Yasri Panutan Sejahtera as Pertamina's 3 Kg LPG gas agent?, 2.
How do you resolve defaults in the cooperation agreement between the 3 kg LPG
gas base and PT Yasri Panutan Sejahtera as Pertamina's 3 kg LPG gas agent? The
research method used in this thesis is normative legal. The result of this study is
that the 3 Kg LPG gas base committed a default act in the cooperation agreement.
There are several types of defaults that occur in the cooperation agreement between
the 3 Kg LPG gas base and PT. Yasri Panutan Sejahtera as Pertamina's 3 Kg LPG
agent. One of them is that the base sells 3 kg LPG gas above the Highest Retail
Price (HET) that has been determined. The margin from the sale of 3 Kg LPG gas
is only Rp. 500,- (Five Hundred Rupiah) per cylinder after deducting costs during
the process of distributing 3 Kg LPG gas to consumers. The legal consequences
arising from the default are the suspension of temporary suspension of activities for
not distributing 3 kg LPG gas to the public for 2 (two) weeks. The conclusion of
this thesis is that this cooperation agreement contains unbalanced rights and
responsibilities, the types of default acts, the legal consequences of the default,
disputes or default disputes that occur are resolved through alternative dispute
resolution (APS), namely the method of deliberation mediated by Pertamina,
advocates / lawyers or legals. Suggestion: The Regional Government should make
regulations that strictly regulate the distribution of 3 kg LPG gas and agents must
monitor as often as possible to their bases so that there is no default and legal
regulations also review and improve the highest eceran pricing (HET) at each 3 Kg
LPG base.
Keywords : Default, Cooperation Agreement