Hak Korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan atas Restitusi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Meimunah, Meimunah
Subject
LAW
Datestamp
2024-12-06 09:57:39
Abstract :
Hak korban tindak pidana pencemaran lingkungan atas restitusi. Selama ini penegakan hukum pidana dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih berorientasi pada kepentingan pelaku. Namun belakangan ini, system hukum pidana di Indonesia sudah berorientasi pada kepentingan korban, dimana korban tindak pidana yang mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial berhak memperoleh ganti rugi dari pelaku,yang disebut dengan restitui. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga,berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikolagis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Salah satu korban tindak pidana yang berhak mendapat restitusi adalah korban tindak pidana pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah B3. Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk mengajukan permohonan restitusi adalah Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 87 yang menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Pasal 2 Ayat (1) prase ?serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.? korban tindak pidana pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah B3 berhak memperoleh restitusi. Dalam melakukan penelitian ini, teori keadilan dan teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan teori, yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah hak korban pencemaran lingkungan hidup akibat pencemaran limbah B3. untuk melihat apakah norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dihubungkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 ahun 2023 khususnya Kluster Lingkungan Hidup sudah memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada korban melalui penegakan hukum dengan mengunakan peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa korban tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 berhak memperoleh ganti rugi dari pelaku pecemaran lingkungan hidup, dalam hal ini korporasi. Permohonan restitusi diajukan ke pengadilan, pertama, ketika perkara masih berlangsung di pengadilan atau kedua, sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengajukan permohonan kepengadilan dan ketiga, dalam hal pengadilan tidak mengabulkan permohonan restitusi, korban masih dapat menuntut hak atas restitusi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kata kunci: restitusi, pencemaran, limbah B3, korban. / The rights of victims of criminal acts of environmental pollution to restitution. So far, criminal law enforcement using the Criminal Code is still oriented towards the interests of the perpetrator. However, recently, the criminal law system in Indonesia has been oriented towards the interests of victims, where victims of criminal acts who experience losses, both material and immaterial, have the right to obtain compensation from the perpetrator, which is called restitution. Restitution is compensation given to victims or their families by perpetrators of criminal acts or third parties, in the form of compensation for loss of wealth and/or income, compensation for losses, both material and immaterial, which arise as a result of suffering directly related to the crime, compensation medical and/or psychological treatment costs and/or other losses suffered by victims as a result of criminal acts including basic transportation costs, attorney's fees, or other costs related to the legal process. One of the victims of criminal acts who are entitled to restitution is victims of criminal acts of environmental pollution caused by B3 waste. The legal basis used as a basis for submitting a request for restitution is Based on the provisions of Law Number 32 of 2009 concerning Enviro
Hak korban tindak pidana pencemaran lingkungan atas restitusi. Selama ini penegakan hukum pidana dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih berorientasi pada kepentingan pelaku. Namun belakangan ini, system hukum pidana di Indonesia sudah berorientasi pada kepentingan korban, dimana korban tindak pidana yang mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial berhak memperoleh ganti rugi dari pelaku,yang disebut dengan restitui. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga,berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikolagis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Salah satu korban tindak pidana yang berhak mendapat restitusi adalah korban tindak pidana pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah B3. Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk mengajukan permohonan restitusi adalah Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 87 yang menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Pasal 2 Ayat (1) prase ?serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.? korban tindak pidana pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah B3 berhak memperoleh restitusi. Dalam melakukan penelitian ini, teori keadilan dan teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan teori, yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah hak korban pencemaran lingkungan hidup akibat pencemaran limbah B3. untuk melihat apakah norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dihubungkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 ahun 2023 khususnya Kluster Lingkungan Hidup sudah memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada korban melalui penegakan hukum dengan mengunakan peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa korban tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 berhak memperoleh ganti rugi dari pelaku pecemaran lingkungan hidup, dalam hal ini korporasi. Permohonan restitusi diajukan ke pengadilan, pertama, ketika perkara masih berlangsung di pengadilan atau kedua, sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengajukan permohonan kepengadilan dan ketiga, dalam hal pengadilan tidak mengabulkan permohonan restitusi, korban masih dapat menuntut hak atas restitusi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kata kunci: restitusi, pencemaran, limbah B3, korban. / The rights of victims of criminal acts of environmental pollution to restitution. So far, criminal law enforcement using the Criminal Code is still oriented towards the interests of the perpetrator. However, recently, the criminal law system in Indonesia has been oriented towards the interests of victims, where victims of criminal acts who experience losses, both material and immaterial, have the right to obtain compensation from the perpetrator, which is called restitution. Restitution is compensation given to victims or their families by perpetrators of criminal acts or third parties, in the form of compensation for loss of wealth and/or income, compensation for losses, both material and immaterial, which arise as a result of suffering directly related to the crime, compensation medical and/or psychological treatment costs and/or other losses suffered by victims as a result of criminal acts including basic transportation costs, attorney's fees, or other costs related to the legal process. One of the victims of criminal acts who are entitled to restitution is victims of criminal acts of environmental pollution caused by B3 waste. The legal basis used as a basis for submitting a request for restitution is Based on the provisions of Law Number 32 of 2009 concerning Enviro
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
