Eksistensi Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut UU No. 37 Tahun 2004
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Manurung, Saibun
Subject
LAW
Datestamp
2025-02-01 03:09:33
Abstract :
Eksistensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut UU N0.37 Tahun 2004 Sudah lebih dari satu abad Balai Harta Peninggalan menjalankan fungsi sebagai kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal ini menandakan hanya Balai Harta Peninggalan satu-satunya yang mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas sebagai kurator. Namun dalam perkembangannya wewenang pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lagi dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan saja. Hal ini dikarenakan peraturan kepailitan feillissements verordening (Fv) telah ketinggalan zaman dan tidak melindungi kreditor sebagai pelaku ekonomi. Dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan semakin kompleksnya masalah kepailitan maka diperlukan sebuah lembaga kepailitan yang mampu menyelesaikan permasalahan kepailitan dengan cepat dan efektif. Oleh kerena itu pemerintah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 1998 yang telah menjadi UU No.4 Tahun 1998 sebagai bentuk jawaban akan permasalahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dalam peraturan kepailitan yang baru tersebut maka terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap peraturan kepailitan sebelumnya yakni feillisements verordening (Fv) sebagai peraturan kepailitan Hindia Belanda. Salah satu bentuk perubahan dalam peraturan kepailitan tersebut adalah Balai Harta Peninggalan bukan lagi sebagai satu-satunya pengurus dan pemberes dalam kepailitan dan telah ditambahkannya kurator selain Balai Harta Peninggalan. Namun pada tahun 2004, DPR mengeluarkan UU No.37 Tahun 2004 sebagai peraturan kepailitan yang terbaru, dimana UUK baru ini sebagai bentuk penyempurnaan UUK sebelumnya. Dimana dalam UUK baru itu eksistensi atau keberadaan kurator dipertegas dimana selain Balai Harta Peninggalan dimungkinkan Kurator swasta sebagai pengurus dan pemberes harta debitor pailit. Kurator sebagai sebuah profesi memegang peranan penting dalam kepailitan dan mempunyai kedudukan yang cukup kuat dalam proses kepailitan dan mempunyai tugas dan wewenang yang cukup besar. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana eksistensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut UU No.37 Tahun 2004? Dalam prakteknya kurator swasta yang mempunyai peranan yang lebih banyak dalam proses pemberesan harta pailit dibandingkan Balai Harta Peninggalan. Banyaknya peranan kuratorswasta di bandingkan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pembeersan harta debitor pailit membuat tantangan tersendiri bagi kurator untuk meningkatakan keahlian dan integritasnya. Praktek yang terjadi kurator sering mengalamin hambatan dalam menjalankan tugasnya, bahkan adanya kurator yang digugat atau dilaporkan oleh debitor membuat ancaman akan eksitensi kurator itu sendiri. Masalah tentang perlindungan hukum bagi kurator inilah yang menjadi titik utama akan keberadaan kurator dan stretegi apa saja yang harus digunakan bila kurator berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif untuk menganalisis dan memberikan pemecahan masalah mengenai eksistensi atau keberadaan kurator dan perlindungan hukum bagi keberadaan kurator. Kata kunci: kurator, eksistensi, dalam pemberesan harta pailit. / The Existence of Curator in Managing and Settling Bankruptcy Assets According to Law No. 37 of 2004 For more than one century, Inheritance Center runs its function as a curator in managing and settling bankruptcy assets, this shows that Inheritance Center as the only one who have authority to handle its job as a curator. However, in its development, its authority to handle bankruptcy assets is no longer being monopolized by Inheritance Center. This is caused by Faillissement verordening (Fv) rule that is already outdated and no longer protect creditor as economic actors. With economic crisis that happened in 1998 and bankruptcy problems getting more complex, it is now needed a bankruptcy institution that could solve a bankruptcy problem swiftly and effective. That was the reason behind the government issuing Law No. 1 of 1998 which becomes Law No. 4 of 1998 as an answer to economic crisis that has been happening in Indonesia. In the newest bankruptcy regulation, there is a fundamental change that happened to the regulations of bankruptcy from Faillissement verordening (Fv) as a regulation for Dutch Indies. One of change in the regulation of bankruptcy comes in the form of Inheritance Center no longer being the only one who handle bankruptcy problems and curator being added along with the Inheritance Center. However, in 2004, People?s Representative Council or known as DPR ruled Law No. 37 of 2004 as one of the newest regulations in bankruptcy where recent Labor Law is a perfected form of the previous Labor Law where in the newest Law, the existence of curator is being reaffirmed with Inheritance Center being not the only one, but also private curator being possible as a firm to handle bankru
Eksistensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut UU N0.37 Tahun 2004 Sudah lebih dari satu abad Balai Harta Peninggalan menjalankan fungsi sebagai kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal ini menandakan hanya Balai Harta Peninggalan satu-satunya yang mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas sebagai kurator. Namun dalam perkembangannya wewenang pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lagi dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan saja. Hal ini dikarenakan peraturan kepailitan feillissements verordening (Fv) telah ketinggalan zaman dan tidak melindungi kreditor sebagai pelaku ekonomi. Dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan semakin kompleksnya masalah kepailitan maka diperlukan sebuah lembaga kepailitan yang mampu menyelesaikan permasalahan kepailitan dengan cepat dan efektif. Oleh kerena itu pemerintah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 1998 yang telah menjadi UU No.4 Tahun 1998 sebagai bentuk jawaban akan permasalahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dalam peraturan kepailitan yang baru tersebut maka terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap peraturan kepailitan sebelumnya yakni feillisements verordening (Fv) sebagai peraturan kepailitan Hindia Belanda. Salah satu bentuk perubahan dalam peraturan kepailitan tersebut adalah Balai Harta Peninggalan bukan lagi sebagai satu-satunya pengurus dan pemberes dalam kepailitan dan telah ditambahkannya kurator selain Balai Harta Peninggalan. Namun pada tahun 2004, DPR mengeluarkan UU No.37 Tahun 2004 sebagai peraturan kepailitan yang terbaru, dimana UUK baru ini sebagai bentuk penyempurnaan UUK sebelumnya. Dimana dalam UUK baru itu eksistensi atau keberadaan kurator dipertegas dimana selain Balai Harta Peninggalan dimungkinkan Kurator swasta sebagai pengurus dan pemberes harta debitor pailit. Kurator sebagai sebuah profesi memegang peranan penting dalam kepailitan dan mempunyai kedudukan yang cukup kuat dalam proses kepailitan dan mempunyai tugas dan wewenang yang cukup besar. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana eksistensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut UU No.37 Tahun 2004? Dalam prakteknya kurator swasta yang mempunyai peranan yang lebih banyak dalam proses pemberesan harta pailit dibandingkan Balai Harta Peninggalan. Banyaknya peranan kuratorswasta di bandingkan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pembeersan harta debitor pailit membuat tantangan tersendiri bagi kurator untuk meningkatakan keahlian dan integritasnya. Praktek yang terjadi kurator sering mengalamin hambatan dalam menjalankan tugasnya, bahkan adanya kurator yang digugat atau dilaporkan oleh debitor membuat ancaman akan eksitensi kurator itu sendiri. Masalah tentang perlindungan hukum bagi kurator inilah yang menjadi titik utama akan keberadaan kurator dan stretegi apa saja yang harus digunakan bila kurator berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif untuk menganalisis dan memberikan pemecahan masalah mengenai eksistensi atau keberadaan kurator dan perlindungan hukum bagi keberadaan kurator. Kata kunci: kurator, eksistensi, dalam pemberesan harta pailit. / The Existence of Curator in Managing and Settling Bankruptcy Assets According to Law No. 37 of 2004 For more than one century, Inheritance Center runs its function as a curator in managing and settling bankruptcy assets, this shows that Inheritance Center as the only one who have authority to handle its job as a curator. However, in its development, its authority to handle bankruptcy assets is no longer being monopolized by Inheritance Center. This is caused by Faillissement verordening (Fv) rule that is already outdated and no longer protect creditor as economic actors. With economic crisis that happened in 1998 and bankruptcy problems getting more complex, it is now needed a bankruptcy institution that could solve a bankruptcy problem swiftly and effective. That was the reason behind the government issuing Law No. 1 of 1998 which becomes Law No. 4 of 1998 as an answer to economic crisis that has been happening in Indonesia. In the newest bankruptcy regulation, there is a fundamental change that happened to the regulations of bankruptcy from Faillissement verordening (Fv) as a regulation for Dutch Indies. One of change in the regulation of bankruptcy comes in the form of Inheritance Center no longer being the only one who handle bankruptcy problems and curator being added along with the Inheritance Center. However, in 2004, People?s Representative Council or known as DPR ruled Law No. 37 of 2004 as one of the newest regulations in bankruptcy where recent Labor Law is a perfected form of the previous Labor Law where in the newest Law, the existence of curator is being reaffirmed with Inheritance Center being not the only one, but also private curator being possible as a firm to handle bankru
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
