Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Dokter dan Pasien (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Utr)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Bangun, Albert Johanes
Subject
Relation of law to other topics
Datestamp
2025-02-27 10:36:57
Abstract :
Kata kunci : Perjanjian Terapeutik, Kepastian Hukum, Dokter G. Ringkasan Isi : Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Bagaimana kedudukan hukum perjanjian terapeutik berdasarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tentang perjanjian terapeutik dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan jenis data dalam penelitian adalah data sekunder dan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Metode analisis terhadap hasil penelitian ini adalah kualitatif. Kedudukan hukum perjanjian terapeutik di Indonesia adalah mengikat kepada dokter dan pasien sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 274 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dari hasil penelitian ini, Perjanjian terapeutik belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien berdasarkan putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. Dalam hukum positif, pasien memiliki hak mendapatkan ganti rugi, dan dokter berkewajiban memberikan ganti rugi atas kelalaiannya. Namun dalam praktiknya, kesalahan prediksi atas penyakit pasien yang menyebabkan operasi tidak dapat dilanjutkan di tengah jalan, tidak cukup untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan gugatan ganti rugi. / Keywords : Therapeutic Agreement, Legal Certainty, Doctor G. Summary of Contents : A therapeutic agreement is an agreement between a doctor and a patient, in the form of a legal relationship that gives rise to rights and obligations for both parties. The problems in this study are divided into 2 (two), what is the legal position of a therapeutic agreement based on the provisions of the Laws and Regulations in Indonesia and how can the legal considerations in Decision Number 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr concerning therapeutic agreements provide legal certainty for doctors and patients. This research method is normative juridical and the type of data in the research is secondary data and the legal materials used are Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials. The method of analysis of the results of this study is qualitative. The legal position of a therapeutic agreement based on positive law in Indonesia is binding on doctors and patients as long as it meets the provisions in Article 1320 of the Civil Code in conjunction with Article 274 letter b of Law Number 17 of 2023 concerning Health. From the results of this study, Therapeutic agreements have not been able to provide legal certainty for doctors and patients based on the decision Number 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. In positive law, patients have the right to receive compensation, and doctors are obliged to provide compensation for their negligence. However, in practice, an error in predicting a patient's illness which causes the operation to be unable to continue midway is not sufficient to be used as a basis for the Panel of Judges at the North Jakarta District Court to grant a claim for compensation.
Kata kunci : Perjanjian Terapeutik, Kepastian Hukum, Dokter G. Ringkasan Isi : Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Bagaimana kedudukan hukum perjanjian terapeutik berdasarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tentang perjanjian terapeutik dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan jenis data dalam penelitian adalah data sekunder dan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Metode analisis terhadap hasil penelitian ini adalah kualitatif. Kedudukan hukum perjanjian terapeutik di Indonesia adalah mengikat kepada dokter dan pasien sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 274 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dari hasil penelitian ini, Perjanjian terapeutik belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien berdasarkan putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. Dalam hukum positif, pasien memiliki hak mendapatkan ganti rugi, dan dokter berkewajiban memberikan ganti rugi atas kelalaiannya. Namun dalam praktiknya, kesalahan prediksi atas penyakit pasien yang menyebabkan operasi tidak dapat dilanjutkan di tengah jalan, tidak cukup untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan gugatan ganti rugi. / Keywords : Therapeutic Agreement, Legal Certainty, Doctor G. Summary of Contents : A therapeutic agreement is an agreement between a doctor and a patient, in the form of a legal relationship that gives rise to rights and obligations for both parties. The problems in this study are divided into 2 (two), what is the legal position of a therapeutic agreement based on the provisions of the Laws and Regulations in Indonesia and how can the legal considerations in Decision Number 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr concerning therapeutic agreements provide legal certainty for doctors and patients. This research method is normative juridical and the type of data in the research is secondary data and the legal materials used are Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials. The method of analysis of the results of this study is qualitative. The legal position of a therapeutic agreement based on positive law in Indonesia is binding on doctors and patients as long as it meets the provisions in Article 1320 of the Civil Code in conjunction with Article 274 letter b of Law Number 17 of 2023 concerning Health. From the results of this study, Therapeutic agreements have not been able to provide legal certainty for doctors and patients based on the decision Number 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. In positive law, patients have the right to receive compensation, and doctors are obliged to provide compensation for their negligence. However, in practice, an error in predicting a patient's illness which causes the operation to be unable to continue midway is not sufficient to be used as a basis for the Panel of Judges at the North Jakarta District Court to grant a claim for compensation.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
