Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Undang Undang No. 6 Tahun 2023
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Purba, Martha Yosephine
Subject
Legal aid. Legal assistance to the poor
Datestamp
2025-02-20 10:12:50
Abstract :
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah merupakan salah satu ketentuan yang mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau selanjutnya disebut UU Cipta Kerja 2023. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja 2023 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau selanjutnya disebut UUK dan bagaimana perlindungannya dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data yang digunakan adalah data sekunder data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan tersier. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja 2023 terdapat aturan yang belum jelas dengan diberlakukan terburu-buru memberikan ketidakpastian hukum terhadap pekerja/buruh. Sebagaimana teori tujuan hukum Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum haruslah terdiri dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Adanya kebebasan dalam menentukan jangka waktu dalam perjanjian untuk pekerjaan tertentu dapat membuat pekerja dalam status PKWT dipekerjakan secara terus menerus tanpa adanya kepastian pekerjaan tetap. Ketidakjelasan konsekuensi PKWT menjadi PKWTT, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja yang selalu ada pada posisi tawar yang rendah, walaupun terdapat aturan kompensasi kepada pekerja hal tersebut tidak serta-merta memberikan manfaat bagi pekerja itu sendiri, karena pengaturan kompensasi yang belum jelas. Dalam prakteknya masih ada masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya menjalankan aturan perundang-undangan tersebut. Negara harusnya melindungi segenap warga negaranya termasuk pada posisi pekerja, bukan hanya mementingkan keadilan bagi pengusaha saja namun juga harus melindungi pekerja dengan berbagai instrumen hukum yang ada. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan, Perlindungan hukum. / ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR WORKERS IN THE FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENT (PKWT) RELATED TO LAW NO. 6 OF 2023 The fixed-term employment agreement (PKWT) is one of the provisions that have changed after the entry into force of the Law No. 6 of 2023 On the Establishment of Government Regulations Replacing the Act No. 2 of 2023, on the Creation of Employment into the Law or later called the Labour Creation Act 2023. The purpose of this research is to find out the differences between the regulation of the PKWT in the Labour Creation Act 2023 and the Employment Act No. 13/2003 or later called UUK and how to protect it by using the theory of legal purpose Gustav Radbruch and the theories of legal protection Philipus M Hadjon. Method of research used is normative, that is, legal research that puts the law as a building system of norms. The data used are secondary data obtained from the results of a library survey or a survey of various literature or library material relating to a problem or research material consisting of primary legal material, secondary law material, tertiary material. Result of this study is the PKWT Regulation in the Labour Creation Act 2023 there are unclear rules by imposing hastily giving legal uncertainty to workers/workers. As Gustav Radbruch's theory of the purpose of law that the goal of law must consist of certainty, justice and utility. The absence of freedom in determining the period of time in the contract for a particular job can make a worker in the status of a PKWT employed continuously without the presence of a fixed job certainty. The uncertainty of the consequences of a PKWT becoming a PKWTT, can cause injustice to the worker who is always in a low bidding position, even though there are rules compensation to workers such as does not immediately benefit the employee himself, because the arrangement of compensation is unclear. In practice, there are companies still that have not fully implemented the rules of these law. The state should protect all its citizens, including the workers, not only with regard to justice for the entrepreneur but also to protect the workers with the various legal instruments available. Keywords: fixed-term employment agreement (PKWT), regulation, legal protection"
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2023 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah merupakan salah satu ketentuan yang mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau selanjutnya disebut UU Cipta Kerja 2023. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja 2023 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau selanjutnya disebut UUK dan bagaimana perlindungannya dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data yang digunakan adalah data sekunder data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan tersier. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan PKWT dalam UU Cipta Kerja 2023 terdapat aturan yang belum jelas dengan diberlakukan terburu-buru memberikan ketidakpastian hukum terhadap pekerja/buruh. Sebagaimana teori tujuan hukum Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum haruslah terdiri dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Adanya kebebasan dalam menentukan jangka waktu dalam perjanjian untuk pekerjaan tertentu dapat membuat pekerja dalam status PKWT dipekerjakan secara terus menerus tanpa adanya kepastian pekerjaan tetap. Ketidakjelasan konsekuensi PKWT menjadi PKWTT, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja yang selalu ada pada posisi tawar yang rendah, walaupun terdapat aturan kompensasi kepada pekerja hal tersebut tidak serta-merta memberikan manfaat bagi pekerja itu sendiri, karena pengaturan kompensasi yang belum jelas. Dalam prakteknya masih ada masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya menjalankan aturan perundang-undangan tersebut. Negara harusnya melindungi segenap warga negaranya termasuk pada posisi pekerja, bukan hanya mementingkan keadilan bagi pengusaha saja namun juga harus melindungi pekerja dengan berbagai instrumen hukum yang ada. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan, Perlindungan hukum. / ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR WORKERS IN THE FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENT (PKWT) RELATED TO LAW NO. 6 OF 2023 The fixed-term employment agreement (PKWT) is one of the provisions that have changed after the entry into force of the Law No. 6 of 2023 On the Establishment of Government Regulations Replacing the Act No. 2 of 2023, on the Creation of Employment into the Law or later called the Labour Creation Act 2023. The purpose of this research is to find out the differences between the regulation of the PKWT in the Labour Creation Act 2023 and the Employment Act No. 13/2003 or later called UUK and how to protect it by using the theory of legal purpose Gustav Radbruch and the theories of legal protection Philipus M Hadjon. Method of research used is normative, that is, legal research that puts the law as a building system of norms. The data used are secondary data obtained from the results of a library survey or a survey of various literature or library material relating to a problem or research material consisting of primary legal material, secondary law material, tertiary material. Result of this study is the PKWT Regulation in the Labour Creation Act 2023 there are unclear rules by imposing hastily giving legal uncertainty to workers/workers. As Gustav Radbruch's theory of the purpose of law that the goal of law must consist of certainty, justice and utility. The absence of freedom in determining the period of time in the contract for a particular job can make a worker in the status of a PKWT employed continuously without the presence of a fixed job certainty. The uncertainty of the consequences of a PKWT becoming a PKWTT, can cause injustice to the worker who is always in a low bidding position, even though there are rules compensation to workers such as does not immediately benefit the employee himself, because the arrangement of compensation is unclear. In practice, there are companies still that have not fully implemented the rules of these law. The state should protect all its citizens, including the workers, not only with regard to justice for the entrepreneur but also to protect the workers with the various legal instruments available. Keywords: fixed-term employment agreement (PKWT), regulation, legal protection"
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
