Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Peralihan Status Hak Kepemilikan Atas Tanah Hasil Reklamasi dari Hak Guna Bangunan Menjadi Sertifikat Hak Milik
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Siregar, Fransiska Riana
Subject
LAW
Datestamp
2025-02-27 03:36:57
Abstract :
Bahwa tanah hasil reklamasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini dapat ditinjau bahwa tanah hasil reklamasi memiliki alas hak yaitu hak pengelolaan dan yang timbul adalah hak guna bangunan atau hak pakai. Mengingat bahwa kebutuhan lahan untuk komersial semakin meningkat, maka diperlukan adanya suatu terobosan hukum untuk menciptakan batasan hak milik untuk tanah hasil reklamasi. Penelitian ini berfokus pada tanah hasil reklamasi merupakan lex specialis derogat legi generalis dalam hukum pertanahan dan pengaturan hukum untuk tanah hasil reklamasi untuk dimiliki menggunakan hak milik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meninjau secara kepustakaan antara hukum yang berlaku dengan adanya doktrin hukum yang mendorong. Bahwa untuk menganalisis penelitian ini digunakan teori hukum pembangunan dan teori kepastian hukum. Untuk mengantisipasi mengenai keberlakuan hukum pertanahan di Indonesia, maka diharuskannya ada batasan untuk memperbolehkan tanah hasil reklamasi untuk dimiliki dengan hak milik. / That reclaimed land is an inseparable part of land law in Indonesia. It can be seen that land resulting from reclamation has a basis of rights, namely management rights and what arises are building use rights or use rights. Considering that the need for commercial land is increasing, a legal breakthrough is needed to create boundaries of ownership rights for reclaimed land. This research focuses on reclaimed land, which is the lex specialis derogat legi generalis in land law and legal regulations for reclaimed land to be owned using property rights. This research uses normative juridical research methods by reviewing the literature between applicable law and the existence of encouraging legal doctrine. That to analyze this research the legal theory of development and the theory of legal certainty are used. To anticipate the implementation of land law in Indonesia, it is mandatory that there are restrictions to allow reclaimed land to be owned with freehold rights.
Bahwa tanah hasil reklamasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pertanahan di Indonesia. Hal ini dapat ditinjau bahwa tanah hasil reklamasi memiliki alas hak yaitu hak pengelolaan dan yang timbul adalah hak guna bangunan atau hak pakai. Mengingat bahwa kebutuhan lahan untuk komersial semakin meningkat, maka diperlukan adanya suatu terobosan hukum untuk menciptakan batasan hak milik untuk tanah hasil reklamasi. Penelitian ini berfokus pada tanah hasil reklamasi merupakan lex specialis derogat legi generalis dalam hukum pertanahan dan pengaturan hukum untuk tanah hasil reklamasi untuk dimiliki menggunakan hak milik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meninjau secara kepustakaan antara hukum yang berlaku dengan adanya doktrin hukum yang mendorong. Bahwa untuk menganalisis penelitian ini digunakan teori hukum pembangunan dan teori kepastian hukum. Untuk mengantisipasi mengenai keberlakuan hukum pertanahan di Indonesia, maka diharuskannya ada batasan untuk memperbolehkan tanah hasil reklamasi untuk dimiliki dengan hak milik. / That reclaimed land is an inseparable part of land law in Indonesia. It can be seen that land resulting from reclamation has a basis of rights, namely management rights and what arises are building use rights or use rights. Considering that the need for commercial land is increasing, a legal breakthrough is needed to create boundaries of ownership rights for reclaimed land. This research focuses on reclaimed land, which is the lex specialis derogat legi generalis in land law and legal regulations for reclaimed land to be owned using property rights. This research uses normative juridical research methods by reviewing the literature between applicable law and the existence of encouraging legal doctrine. That to analyze this research the legal theory of development and the theory of legal certainty are used. To anticipate the implementation of land law in Indonesia, it is mandatory that there are restrictions to allow reclaimed land to be owned with freehold rights.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
