Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di
Indonesia Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Nababan, Krisnawati
Subject
Criminal law and procedure
Datestamp
2021-04-12 07:35:23
Abstract :
Implementation of capital punishment, both in Indonesia and countries in the world there are still many opinions that are pros and contra. The debate on the imposition of capital punishment from the perspective of human rights generates various opinions, both academically and by legal experts. There are those who agree to the imposition of death penalty and some who disagree with the imposition of capital punishment, even requesting to be abolished from law in Indonesia for different reasons. When viewed from the positive law, the execution of capital punishment is very worrying, because after the death penalty is dropped there is no more legal efforts that can be done to fix it. The death penalty is the most severe punishment, which robs a person's right to life, as it is known that those who are entitled to take the right to life are God. The issues raised in this study, namely how the rules of capital punishment, the views of human rights to capital punishment, and judge consideration to impose capital punishment in Indonesia. The research method used is a normative juridical research that is descriptive analytical, which deductively begins analysis of the articles that regulate the matters that become the problems above that focuses on the law and the case, which is done by examining the library materials or secondary data (library research). The results of the study indicate that the death penalty in the positive criminal law in Indonesia is still relevant applied that in the future the formulation, implementation, and implementation of capital punishment should pay attention to four important matters. First, capital punishment is no longer a principal punishment, but as a special and alternative criminal act. Secondly, capital punishment may be imposed with ten years probation which if the prisoner is liable can be changed with life imprisonment or for 20 years. Third, capital punishment can not be imposed on immature children. Fourth, the execution of capital punishment on pregnant women and a mentally insured person is suspended until the pregnant woman gives birth and the mentally ill prisoner is recover. Keywords: Death Penalty, Human Rights/Penerapan pidana mati, baik di Indonesia maupun negara- negara di dunia masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra. Perdebatan mengenai penjatuhan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia menghasilkan berbagai pendapat, baik dikalangan akademis maupun dari pakar hukum. Ada yang setuju diberlakukannya penjatuhan pidana mati dan ada pula yang tidak setuju diberlakukan pidana mati tersebut, bahkan meminta agar dihapuskan dari hukum di Indonesia dengan alasan yang berbeda-beda.Bila dilihat dari hukum positif, pelaksanaan pidana mati memang sangat mencemaskan, karena setelah pidana mati dijatuhkan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat, yang merampas hak hidup seseorang, sebagaimana diketahui yang berhak mengambil hak hidup seseorang adalah Tuhan Yesus. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana aturan pidana mati, pandangan HAM terhadap pidana mati, serta pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis,yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas yang menitikberatkan kepada undang-undang dan kasus, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum positif pidana di Indonesia masih relevan diterapkan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Kata Kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia.
Implementation of capital punishment, both in Indonesia and countries in the world there are still many opinions that are pros and contra. The debate on the imposition of capital punishment from the perspective of human rights generates various opinions, both academically and by legal experts. There are those who agree to the imposition of death penalty and some who disagree with the imposition of capital punishment, even requesting to be abolished from law in Indonesia for different reasons. When viewed from the positive law, the execution of capital punishment is very worrying, because after the death penalty is dropped there is no more legal efforts that can be done to fix it. The death penalty is the most severe punishment, which robs a person's right to life, as it is known that those who are entitled to take the right to life are God. The issues raised in this study, namely how the rules of capital punishment, the views of human rights to capital punishment, and judge consideration to impose capital punishment in Indonesia. The research method used is a normative juridical research that is descriptive analytical, which deductively begins analysis of the articles that regulate the matters that become the problems above that focuses on the law and the case, which is done by examining the library materials or secondary data (library research). The results of the study indicate that the death penalty in the positive criminal law in Indonesia is still relevant applied that in the future the formulation, implementation, and implementation of capital punishment should pay attention to four important matters. First, capital punishment is no longer a principal punishment, but as a special and alternative criminal act. Secondly, capital punishment may be imposed with ten years probation which if the prisoner is liable can be changed with life imprisonment or for 20 years. Third, capital punishment can not be imposed on immature children. Fourth, the execution of capital punishment on pregnant women and a mentally insured person is suspended until the pregnant woman gives birth and the mentally ill prisoner is recover. Keywords: Death Penalty, Human Rights/Penerapan pidana mati, baik di Indonesia maupun negara- negara di dunia masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra. Perdebatan mengenai penjatuhan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia menghasilkan berbagai pendapat, baik dikalangan akademis maupun dari pakar hukum. Ada yang setuju diberlakukannya penjatuhan pidana mati dan ada pula yang tidak setuju diberlakukan pidana mati tersebut, bahkan meminta agar dihapuskan dari hukum di Indonesia dengan alasan yang berbeda-beda.Bila dilihat dari hukum positif, pelaksanaan pidana mati memang sangat mencemaskan, karena setelah pidana mati dijatuhkan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat, yang merampas hak hidup seseorang, sebagaimana diketahui yang berhak mengambil hak hidup seseorang adalah Tuhan Yesus. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana aturan pidana mati, pandangan HAM terhadap pidana mati, serta pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis,yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas yang menitikberatkan kepada undang-undang dan kasus, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum positif pidana di Indonesia masih relevan diterapkan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting. Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Kata Kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
