Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Periode 2013-2018 Ditinjau Dari UU Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Edon, Marsianus
Subject
Comparative law. International uniform law
Datestamp
2021-04-12 07:45:05
Abstract :
Establishment of provincial regulations refers to the provisions of Law No. 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations. The provisions of the law regulates two main requirements in the formation of legislation including provincial level regulations. The two conditions are formal and material requirements. Formal requirements relate to the process of establishing provincial regulations and material requirements relate to the contents stipulated in provincial regulations. In addition to these two conditions, Law No. 12 of 2011 regulates principles in the formation of provincial regulations. One of them is the principle of compatibility among the type, hierarchy, and contents of rules in the formation of legislation. Through a normative research approach, this thesis examines the application of the principle of compatibility in the formation of East Nusa Tenggara provincial regulations during the 2013- 2018 administration period. The results of the analysis in this study indicate that the existence of the East Nusa Tenggara provincial regulation in the 2013-2018 period has not been fully implemented in accordance with the provisions of Law No. 12 of 2011. The principle of compatibility among type, hierarchy, and contents of rules in the law has not been fully implemented by the East Nusa Tenggara Provincial Government. This can be proven by several provincial regulations which were revoked by the central government through the Ministry of Home Affairs. Key Words : Establishment of East Nusa Tenggara provincial regulations; principle of compatibility among type, hierarchy, and contents of rules; Law No. 12 of 2011/Pembetukan peraturan daerah provinsi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Ketentuan undang-undang mengatur dua syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undang termasuk peraturan daerah tingkat provinsi. Dua syarat tersebut antara lain adalah syarat formil dan syarat meteril. Syarat formil berkaitan dengan proses pembetukan peraturan daerah provinsi. Sedangkan syarat materil berkaitan dengan materi yang diatur dalam peraturan daerah provinsi. Selain kedua syarat di atas, UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur asas-asas dalam pembetukan peraturan daerah Provinsi, salah satunya adalah asas kesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga penulisan tesis ingin melakukan kajian secara lebih lanjut terkait dengan penerapan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013-2018.Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah sifat normatif. Secara khusus, penelitian ini ingin melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Melihat pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan pada pembentukan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013- 2018. Melihat kesuaian antara ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan perda provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013- 2018.Keberadaan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan periode 2013-2018 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dicabut oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri. Kata Kunci : Pembentukan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Establishment of provincial regulations refers to the provisions of Law No. 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations. The provisions of the law regulates two main requirements in the formation of legislation including provincial level regulations. The two conditions are formal and material requirements. Formal requirements relate to the process of establishing provincial regulations and material requirements relate to the contents stipulated in provincial regulations. In addition to these two conditions, Law No. 12 of 2011 regulates principles in the formation of provincial regulations. One of them is the principle of compatibility among the type, hierarchy, and contents of rules in the formation of legislation. Through a normative research approach, this thesis examines the application of the principle of compatibility in the formation of East Nusa Tenggara provincial regulations during the 2013- 2018 administration period. The results of the analysis in this study indicate that the existence of the East Nusa Tenggara provincial regulation in the 2013-2018 period has not been fully implemented in accordance with the provisions of Law No. 12 of 2011. The principle of compatibility among type, hierarchy, and contents of rules in the law has not been fully implemented by the East Nusa Tenggara Provincial Government. This can be proven by several provincial regulations which were revoked by the central government through the Ministry of Home Affairs. Key Words : Establishment of East Nusa Tenggara provincial regulations; principle of compatibility among type, hierarchy, and contents of rules; Law No. 12 of 2011/Pembetukan peraturan daerah provinsi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Ketentuan undang-undang mengatur dua syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undang termasuk peraturan daerah tingkat provinsi. Dua syarat tersebut antara lain adalah syarat formil dan syarat meteril. Syarat formil berkaitan dengan proses pembetukan peraturan daerah provinsi. Sedangkan syarat materil berkaitan dengan materi yang diatur dalam peraturan daerah provinsi. Selain kedua syarat di atas, UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur asas-asas dalam pembetukan peraturan daerah Provinsi, salah satunya adalah asas kesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga penulisan tesis ingin melakukan kajian secara lebih lanjut terkait dengan penerapan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013-2018.Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah sifat normatif. Secara khusus, penelitian ini ingin melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Melihat pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan pada pembentukan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013- 2018. Melihat kesuaian antara ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan perda provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan 2013- 2018.Keberadaan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode pemerintahan periode 2013-2018 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dicabut oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri. Kata Kunci : Pembentukan peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
