Implementasi Hukum Pidana Positif Terhadap
Penanganan Dan Penyelesaian Kasus
Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Wenda, Obet
Subject
Comparative law. International uniform law
Datestamp
2021-04-12 08:37:03
Abstract :
Based on this study examines the first two problems. How implementing positive criminal law in handling and resolution of the case of Free Papua Organization (OPM). And both obstacles faced in the implementation of positive criminal law in the handling and settlement of the case of Free Papua Organization (OPM) and how the solution to the constraints. And to answer the questions used by the author is the theory of enforcement and pengelolahan in the country and bilateral cooperation as a foundation in this study. The method used by the author is a qualitative descriptive analysis, ie problem solving investigated by explaining the state of the case that often occurs as a subject or object of research based on the facts that often occur in the Region of Papua and West Papua and that it looks or as it is, then connect with other facts so as to produce an appropriate connection with research data or management aims to know and analyze how the problems will face for the future in cases that are in the province of Papua and West Papua. To know the Government's efforts in preventing the cases being carried out by the activists, the movement of the Free Papua Organization (OPM) against the TNI / POLRI officers. And data collected through library data to be primary, secondary and tertiary data. This study demonstrates the similarities of culture and economic factors faced by the Papuan people, and the main reason is to separate themselves from the Unitary Republic of Indonesia because the central government has not fully addressed the problem of Free Papua Organization (OPM) in Papua and West Papua, the authors illustrate that This region of Papua and West Papua is not running well because the legal umbrella in these two Provinces has not been effective and lacks enforcement so that every case that is violated by society is insignificant then, in the writing of this thesis affirms that the central government ie Persiden, minister, Jakasa and TNI / POLRI really to carry out duties and responsibilities against the state losses in both provinces are Papu and West Papua./mengimplementasikan hukum pidana positif dalam menanganan dan penyelesaikan kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dan kedua Kendala yang dihadapi dalam Implementasi hukum pidana positif dalam penanganan dan penyelesaian kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan bagaimana solusi untuk kendala tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan yang digunakan penulis adalah teori penegakan dan pengelolahan dalam negara dan kerja sama bilateral sebagai landasan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan penulis adalah analisis deskritif kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menyelaskan keadaan kasus yang sering terjadi sebagai subjek atau objek penelitian berdasarkan dengan fakta-fakta yang sering terjadi di Wilayah Papua dan Papua Barat dan bahawa tampak atau seperti apa adanya, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta lain sehingga menghasilkan koneksi yang sesuai degan data penelitian atau pengelolahan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana masalah yang akan hadapi untuk masa depan dalam kasus yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam mencegah kasus yang di lakukan oleh aktivis, pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap aparat TNI/POLRI. Dan data yang dikumpulkan melalui data perpustakaan untuk menjadi data primer, sekunder dan tersier. Studi ini menunjukkan adanya kesamaan budaya dan faktor ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Papua, dan alasan utamanya adalah memisahkan diri dari negara Kesatuan republik Indonesia karena pemerintah Pusat belum sepenuhnya memperhatikan masalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dan Papua Barat maka, penulis mengilustrasikan bahwa di Wilayah Papua dan Papua Barat ini tidak ada berjalan dengan baik karena payung hukum di kedua Provinsi ini belum efektif dan kurang penegakan sehingga setiap kasus yang dilangar oleh masyarakat angap sepele maka, dalam penulisan tesis ini mempertegaskan bahwa pemerintah pusat yaitu Persiden, mentri, Jakasa dan TNI/POLRI benar-benar untuk menjalankan tugas dan tangunggjawab terhadap kerugian negara di kedua Provinsi Tersebut adalah Papu dan Papua Barat.
Based on this study examines the first two problems. How implementing positive criminal law in handling and resolution of the case of Free Papua Organization (OPM). And both obstacles faced in the implementation of positive criminal law in the handling and settlement of the case of Free Papua Organization (OPM) and how the solution to the constraints. And to answer the questions used by the author is the theory of enforcement and pengelolahan in the country and bilateral cooperation as a foundation in this study. The method used by the author is a qualitative descriptive analysis, ie problem solving investigated by explaining the state of the case that often occurs as a subject or object of research based on the facts that often occur in the Region of Papua and West Papua and that it looks or as it is, then connect with other facts so as to produce an appropriate connection with research data or management aims to know and analyze how the problems will face for the future in cases that are in the province of Papua and West Papua. To know the Government's efforts in preventing the cases being carried out by the activists, the movement of the Free Papua Organization (OPM) against the TNI / POLRI officers. And data collected through library data to be primary, secondary and tertiary data. This study demonstrates the similarities of culture and economic factors faced by the Papuan people, and the main reason is to separate themselves from the Unitary Republic of Indonesia because the central government has not fully addressed the problem of Free Papua Organization (OPM) in Papua and West Papua, the authors illustrate that This region of Papua and West Papua is not running well because the legal umbrella in these two Provinces has not been effective and lacks enforcement so that every case that is violated by society is insignificant then, in the writing of this thesis affirms that the central government ie Persiden, minister, Jakasa and TNI / POLRI really to carry out duties and responsibilities against the state losses in both provinces are Papu and West Papua./mengimplementasikan hukum pidana positif dalam menanganan dan penyelesaikan kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dan kedua Kendala yang dihadapi dalam Implementasi hukum pidana positif dalam penanganan dan penyelesaian kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan bagaimana solusi untuk kendala tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan yang digunakan penulis adalah teori penegakan dan pengelolahan dalam negara dan kerja sama bilateral sebagai landasan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan penulis adalah analisis deskritif kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menyelaskan keadaan kasus yang sering terjadi sebagai subjek atau objek penelitian berdasarkan dengan fakta-fakta yang sering terjadi di Wilayah Papua dan Papua Barat dan bahawa tampak atau seperti apa adanya, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta lain sehingga menghasilkan koneksi yang sesuai degan data penelitian atau pengelolahan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana masalah yang akan hadapi untuk masa depan dalam kasus yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam mencegah kasus yang di lakukan oleh aktivis, pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap aparat TNI/POLRI. Dan data yang dikumpulkan melalui data perpustakaan untuk menjadi data primer, sekunder dan tersier. Studi ini menunjukkan adanya kesamaan budaya dan faktor ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Papua, dan alasan utamanya adalah memisahkan diri dari negara Kesatuan republik Indonesia karena pemerintah Pusat belum sepenuhnya memperhatikan masalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dan Papua Barat maka, penulis mengilustrasikan bahwa di Wilayah Papua dan Papua Barat ini tidak ada berjalan dengan baik karena payung hukum di kedua Provinsi ini belum efektif dan kurang penegakan sehingga setiap kasus yang dilangar oleh masyarakat angap sepele maka, dalam penulisan tesis ini mempertegaskan bahwa pemerintah pusat yaitu Persiden, mentri, Jakasa dan TNI/POLRI benar-benar untuk menjalankan tugas dan tangunggjawab terhadap kerugian negara di kedua Provinsi Tersebut adalah Papu dan Papua Barat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
