Abstract :
Sengketa perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan menjadi sangat kompleks
ketika Tiongkok, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei mengajukan
klaim yang berbeda di wilayah tersebut. Tiongkok mengajukan klaimnya dengan
peta sembilan garis putus-putus yang memasukan sebagian besar wilayah LTS
kedalam wilayahnya dan menyebabkan klaim tumpang tindih dengan lima negara
lainnya. Secara geografis dan diplomasi Tiongkok memiliki kekuatan yang lemah
dalam mengajukan klaimnya, oleh karena itu Tiongkok harus memiliki kekuatan
industri pertahanan yang kuat untuk meningkatkan kekuatan diplomasinya di
kawasan tersebut dengan meningkatkan kekuatan militernya agar dapat menekan
negara lain dalam sengketa tersebut. Hal tersebut dilakukan agar Tiongkok dapat
menghambat upaya penyelesaian sengketa serta memberikan waktu bagi Tiongkok
untuk mengkonsolidasikan kembali klaimnya di LTS dan mempengaruhi posisi
tawarnya di LTS. Hasil penelitian ini menunjukan pengembangan industri
pertahanan Tiongkok memberikan keuntungan bagi kekuatan tawar Tiongkok
dalam sengketa di LTS. Konsep bargaining power , revolution in military affairs dan military diplomacy digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan yang terjadi dan menjelaskan bagaimana strategi Tiongkok dalam menegaskan klaimnya di LTS. Dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sengketa dan strategi Tiongkok di LTS yang menggunakan kajian pustaka dalam pengumpulan informasi yang sistematis dan mendalam.
Kata Kunci : Industri Pertahanan, Klaim
Wiayah, Posisi Tawar, kekuatan militer
The dispute over territory in the South China Sea became very complex when
China, Vietnam, Taiwan, the Philippines, Malaysia and Brunei shared different
claims in the region. China filed its claim with a nine-dashed map that included a
large portion of the SCS area into its territory and caused claims to overlap with
five other countries. In geographically and diplomacy, China has a weak power to
making this claims, therefore China must have a strong defense industry power to
increase its diplomacy power in the region by increasing its military strength in
order to pressure other countries in the dispute. This was done so that China could
hamper efforts to resolve disputes and give time for China to re-consolidate its
claims in the SCS and influence its bargaining position in SCS. The results of this
study show that the development of China's defense industry has benefited China's
bargaining power in disputes in South China Sea. The concept of bargaining power,
revolution in military affairs and military diplomacy was used in this study to
discuss the problems that occurred and explain how China's strategy in asserting its
claims in the SCS. With a qualitative method that aims to provide a deep
understanding of Chinese disputes and strategies in the South Sumatra Region,
which uses literature review in gathering systematic and in-depth information.
Keyword : Defense industry, territorial claims,
bargaining position, military power