Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja/Buruh Dan Perusahaan di Kabupaten Ende
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Landjar, Faradiah
Subject
LAW
Datestamp
2021-10-29 09:23:52
Abstract :
Perselisihan dapat terjadi dalam setiap hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha. Dalam setiap hubungan kerja antara buruh dengan majikan. Maka para pihak-pihak yang tekait dalam perselisihan tersebut berusaha mencari jalan penyelesaiannya sendiri-sendiri. Dengan semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat, maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihan pun makin luas. Dalam suatu perusahaan, antara pekerja dengan pengusaha harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Tetapi dalam praktek masih sering terjadi kesalahpahaman dan mungkin juga kecurangan antara pekerja dengan pengusaha dalam menjalani hak dan kewajibannya. Terjadinya perselisihan diantara manusia khususnya di bidang ketenagakerjaan merupakan perselisihan umum yang akan dialami oleh para pengusaha dengan para buruh. Sementara itu negara harus menjamin hal tersebut karena bagaimanapun mendapatkan pekerjaan merupakan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian jika terjadi sengketa hukum (legal dispute) menyangkut ketenagakerjaan maka penyelesainya dapat diajukan melalui peradilan khusus selain peradilan biasa atau penyelesaian di luar pengadilan seperti perundingan bipartit, arbitrase, konsiliasi dan mediasi. Mediasi dalam hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara atau para pihak sendiri. Dalam masyarakat modern yang diwadahi organisasi kekuatan publik berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk penyelesaian perkara atau perselisihan biasanya adalah lembaga peradilan. Perselisihan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal misalnya kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat menimbulkan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial. Sedangkan faktor internal adalah menyangkut pribadi masing-masing pekerja, misalnya ada masalah keluarga yang dapat berpengaruh pada kinerja pekerja. Mencermati konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha tidak dapat dilihat secara hitam: putih semata, melainkan melalui berbagai sudut pandang. Dan pokok dari masalah tersebut ialah bagaimana cara penyelesaian dan juga faktor-faktor penghambat dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode penelitian yang dipakai penulis ialah metode penelitian normative empiris. Penyelesaian perselisihan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende ada yang diselesaikan melalui musyawarah, mufakat, kekeluargaan, mediasi, dan anjuran mediasi di tingkat provinsi. Pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Adapun proses pelaksanaan mediasi yang ditangani tim mediasi (mediator) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende adalah peneliti berkas perselisihan, pemanggilan para pihak, sidang mediasi, pelaksanaan sidang mediasi. Pelaksanaan proses dalam menyelesaian perselisihan antara pekerja/buruh dan perusahaan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende terlaksana sesuai dengan peraturan perundang?undangan No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 92 Tahun 2004. Kata Kunci : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pekerja/buruh dan majikan, Kabupaten Ende / Disputes can occur in any working relationship between workers and employers. In every working relationship between a worker and an employer. So the parties involved in the dispute try to find a solution on their own. With the increasingly complex nature of people's lives, the scope of incidents or incidents of disputes will become wider. In a company, between workers and employers there must be a mutually beneficial relationship in accordance with what has been agreed in the work agreement. However, in practice there is often misunderstanding and possibly cheating between workers and employers in exercising their rights and obligations. The occurrence of disputes between humans, especially in the field of manpower, is a common dispute that will be experienced by entrepreneurs and workers. Meanwhile the state must guarantee this because after all getting a job is a human right. As the mandate set out in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Thus, if there is a legal dispute regarding manpower, the settlement can be filed t
Perselisihan dapat terjadi dalam setiap hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha. Dalam setiap hubungan kerja antara buruh dengan majikan. Maka para pihak-pihak yang tekait dalam perselisihan tersebut berusaha mencari jalan penyelesaiannya sendiri-sendiri. Dengan semakin kompleksnya corak kehidupan masyarakat, maka ruang lingkup kejadian atau peristiwa perselisihan pun makin luas. Dalam suatu perusahaan, antara pekerja dengan pengusaha harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Tetapi dalam praktek masih sering terjadi kesalahpahaman dan mungkin juga kecurangan antara pekerja dengan pengusaha dalam menjalani hak dan kewajibannya. Terjadinya perselisihan diantara manusia khususnya di bidang ketenagakerjaan merupakan perselisihan umum yang akan dialami oleh para pengusaha dengan para buruh. Sementara itu negara harus menjamin hal tersebut karena bagaimanapun mendapatkan pekerjaan merupakan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian jika terjadi sengketa hukum (legal dispute) menyangkut ketenagakerjaan maka penyelesainya dapat diajukan melalui peradilan khusus selain peradilan biasa atau penyelesaian di luar pengadilan seperti perundingan bipartit, arbitrase, konsiliasi dan mediasi. Mediasi dalam hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Pihak sendiri, dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara atau para pihak sendiri. Dalam masyarakat modern yang diwadahi organisasi kekuatan publik berbentuk negara, forum resmi yang disediakan oleh negara untuk penyelesaian perkara atau perselisihan biasanya adalah lembaga peradilan. Perselisihan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal misalnya kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat menimbulkan kasus-kasus perselisihan hubungan industrial. Sedangkan faktor internal adalah menyangkut pribadi masing-masing pekerja, misalnya ada masalah keluarga yang dapat berpengaruh pada kinerja pekerja. Mencermati konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha tidak dapat dilihat secara hitam: putih semata, melainkan melalui berbagai sudut pandang. Dan pokok dari masalah tersebut ialah bagaimana cara penyelesaian dan juga faktor-faktor penghambat dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Metode penelitian yang dipakai penulis ialah metode penelitian normative empiris. Penyelesaian perselisihan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende ada yang diselesaikan melalui musyawarah, mufakat, kekeluargaan, mediasi, dan anjuran mediasi di tingkat provinsi. Pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Adapun proses pelaksanaan mediasi yang ditangani tim mediasi (mediator) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende adalah peneliti berkas perselisihan, pemanggilan para pihak, sidang mediasi, pelaksanaan sidang mediasi. Pelaksanaan proses dalam menyelesaian perselisihan antara pekerja/buruh dan perusahaan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende terlaksana sesuai dengan peraturan perundang?undangan No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 92 Tahun 2004. Kata Kunci : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pekerja/buruh dan majikan, Kabupaten Ende / Disputes can occur in any working relationship between workers and employers. In every working relationship between a worker and an employer. So the parties involved in the dispute try to find a solution on their own. With the increasingly complex nature of people's lives, the scope of incidents or incidents of disputes will become wider. In a company, between workers and employers there must be a mutually beneficial relationship in accordance with what has been agreed in the work agreement. However, in practice there is often misunderstanding and possibly cheating between workers and employers in exercising their rights and obligations. The occurrence of disputes between humans, especially in the field of manpower, is a common dispute that will be experienced by entrepreneurs and workers. Meanwhile the state must guarantee this because after all getting a job is a human right. As the mandate set out in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Thus, if there is a legal dispute regarding manpower, the settlement can be filed t
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
