Penerapan Pajak Terhadap Penyedia Jasa Atau Barang Dalam E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Butar Butar, Michael Richard
Subject
LAW
Datestamp
2021-10-29 10:08:11
Abstract :
Seiring perkembangan zaman terjadinya jual beli bukan hanya melalui konvensional saja namun saat ini sudah melalui online atau e-commerce. Maka dari itu pemungutan pajak terhadap e-commerce bagi para penyedia barang maupun jasa harus diatur secara jelas supaya dapat memaksimalkan pemasukan negara dari pajak. Pajak e-commerce memang belum sepenuhnya diatur baik itu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN serta Undang-Undang PPh. Maka dalam hal ini diperlukannya campur tangan pemerintah untuk membuat kebijakan supaya mengurangi terjadinya pelanggaran dalam pemungutan pajak yang menggunakan sistem self assessment tersebut dan memaksimalkan Undang-Undang pajak yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penulis lebih berfokus kepada norma-norma yang ada sebagai data utama didalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian normatif dianggap paling tepat dalam penulisan penelitian ini dikarenakan penulis akan mengkaji penerapan pajak terhadap penyedia barang dan penyedia jasa online yang akan dikaji berdasarkan norma-norma hukum perpajakan. Hasil dari penelitian adalah: pertama, Undang-Undang Perpajakan merupakan dasar pemberlakuan pemungutan pajak namun perlu aturan-aturan untuk menguatkannya maka dari itu pemerintah cq direktur jenderal pajak mengeluarkan kebijakan terkait hal ini. Kedua, para pelaku usaha dalam e-commerce tidak diwajibkan memiliki NPWP berbeda dengan konvensional. Ketiga, perlunya dicantumkan dalam peraturan untuk para penyedia barang maupun jasa yang melakukan transaksi dalam e-commerce harus mempunyai NPWP Kata Kunci : Pajak, E-commerce, Penyedia barang atau jasa / Along with the times, buying and selling is not only conventional but now online or e-commerce. Therefore, tax collection on e-commerce for providers of goods and services must be clearly regulated in order to maximize state revenue from taxes. E-commerce tax has not been fully regulated, either the KUP Law, the VAT Law and the Income Tax Law. So in this case government intervention is needed to make policies in order to reduce the occurrence of violations in tax collection using the self-assessment system and maximize the existing tax laws. In this study the author uses the normative juridical research method because the author focuses more on existing norms as the main data in writing this study, this type of normative research is considered the most appropriate in writing this study because the author will examine the application of taxes to online goods and service providers. which will be studied based on tax law norms. The results of the research are: first, the Taxation Law is the basis for the imposition of tax collection but regulations are needed to strengthen them, therefore the government, in this case the director general of taxes, issues a policy related to this matter. Second, business actors in e-commerce are not required to have a NPWP which is different from conventional. Third, it needs to be included in the regulations for providers of goods and services who carry out transactions in e-commerce must have an NPWP. Keywords : Tax, E-commerce, Providers of goods or services
Seiring perkembangan zaman terjadinya jual beli bukan hanya melalui konvensional saja namun saat ini sudah melalui online atau e-commerce. Maka dari itu pemungutan pajak terhadap e-commerce bagi para penyedia barang maupun jasa harus diatur secara jelas supaya dapat memaksimalkan pemasukan negara dari pajak. Pajak e-commerce memang belum sepenuhnya diatur baik itu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN serta Undang-Undang PPh. Maka dalam hal ini diperlukannya campur tangan pemerintah untuk membuat kebijakan supaya mengurangi terjadinya pelanggaran dalam pemungutan pajak yang menggunakan sistem self assessment tersebut dan memaksimalkan Undang-Undang pajak yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penulis lebih berfokus kepada norma-norma yang ada sebagai data utama didalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian normatif dianggap paling tepat dalam penulisan penelitian ini dikarenakan penulis akan mengkaji penerapan pajak terhadap penyedia barang dan penyedia jasa online yang akan dikaji berdasarkan norma-norma hukum perpajakan. Hasil dari penelitian adalah: pertama, Undang-Undang Perpajakan merupakan dasar pemberlakuan pemungutan pajak namun perlu aturan-aturan untuk menguatkannya maka dari itu pemerintah cq direktur jenderal pajak mengeluarkan kebijakan terkait hal ini. Kedua, para pelaku usaha dalam e-commerce tidak diwajibkan memiliki NPWP berbeda dengan konvensional. Ketiga, perlunya dicantumkan dalam peraturan untuk para penyedia barang maupun jasa yang melakukan transaksi dalam e-commerce harus mempunyai NPWP Kata Kunci : Pajak, E-commerce, Penyedia barang atau jasa / Along with the times, buying and selling is not only conventional but now online or e-commerce. Therefore, tax collection on e-commerce for providers of goods and services must be clearly regulated in order to maximize state revenue from taxes. E-commerce tax has not been fully regulated, either the KUP Law, the VAT Law and the Income Tax Law. So in this case government intervention is needed to make policies in order to reduce the occurrence of violations in tax collection using the self-assessment system and maximize the existing tax laws. In this study the author uses the normative juridical research method because the author focuses more on existing norms as the main data in writing this study, this type of normative research is considered the most appropriate in writing this study because the author will examine the application of taxes to online goods and service providers. which will be studied based on tax law norms. The results of the research are: first, the Taxation Law is the basis for the imposition of tax collection but regulations are needed to strengthen them, therefore the government, in this case the director general of taxes, issues a policy related to this matter. Second, business actors in e-commerce are not required to have a NPWP which is different from conventional. Third, it needs to be included in the regulations for providers of goods and services who carry out transactions in e-commerce must have an NPWP. Keywords : Tax, E-commerce, Providers of goods or services
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
