Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Umkm yang Terdaftar Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Hia, Ratna Wacana
Subject
Revenue. Taxation. Internal revenue
Datestamp
2024-10-08 11:56:20
Abstract :
Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Tujuan penelitian: untuk mengetahui (1) pertumbuhan jumlah WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebelum dan setelah PP.No.46 Tahun 2013, (2) pertumbuhan jumlah penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebelum dan setelah PP.No.46 Tahun 2013, (3) ada atau tidaknya pengaruh penerapan PP.No.46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Analisis data: dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif: Metode pengumpulan data yang digunakan dengan metode penelitian pustaka dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2012-2017. Kesimpulan: (1) pertumbuhan jumlah WP yang terdaftar sebelum PP.No.46 Tahun 2013 yaitu tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat sebesar 23,2% (15.012 WP) dan setelah PP.No.46 Tahun 2013 yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017, WP UMKM yang terdaftar semakin meningkat namun pertumbuhannya mengalami kondisi fluktuasi (ketidaktepatan) secara persentase selama empat tahun. (2) Pertumbuhan jumlah realisasi penerimaan pajak UMKM sebelum penerapan PP.No.46 Tahun 2013 yaitu tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat sebesar 39,1% (Rp 36.266.208.624) dan setelah adanya penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 31,7% (Rp 82.468.617.918). (3) Penerapan PP.No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Kramat jati. Saran: (1) Untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah WP dan realisasi penerimaan pajak UMKM, DJP maupun KPP perlu melakukan sosialisasi secara aktif dan efektif untuk mendorong WP sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. (2) Untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM, DJP dan KPP mestinya meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan untuk mempermudah WP UMKM dalam melaporan SPT serta mengurangi keterlambatan dalam pelaporan. Dengan demikian Kepatuhan WP meningkat.
Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Tujuan penelitian: untuk mengetahui (1) pertumbuhan jumlah WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebelum dan setelah PP.No.46 Tahun 2013, (2) pertumbuhan jumlah penerimaan Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebelum dan setelah PP.No.46 Tahun 2013, (3) ada atau tidaknya pengaruh penerapan PP.No.46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Analisis data: dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif: Metode pengumpulan data yang digunakan dengan metode penelitian pustaka dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2012-2017. Kesimpulan: (1) pertumbuhan jumlah WP yang terdaftar sebelum PP.No.46 Tahun 2013 yaitu tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat sebesar 23,2% (15.012 WP) dan setelah PP.No.46 Tahun 2013 yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017, WP UMKM yang terdaftar semakin meningkat namun pertumbuhannya mengalami kondisi fluktuasi (ketidaktepatan) secara persentase selama empat tahun. (2) Pertumbuhan jumlah realisasi penerimaan pajak UMKM sebelum penerapan PP.No.46 Tahun 2013 yaitu tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat sebesar 39,1% (Rp 36.266.208.624) dan setelah adanya penerapan PP. No. 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 31,7% (Rp 82.468.617.918). (3) Penerapan PP.No.46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Kramat jati. Saran: (1) Untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah WP dan realisasi penerimaan pajak UMKM, DJP maupun KPP perlu melakukan sosialisasi secara aktif dan efektif untuk mendorong WP sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. (2) Untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM, DJP dan KPP mestinya meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan untuk mempermudah WP UMKM dalam melaporan SPT serta mengurangi keterlambatan dalam pelaporan. Dengan demikian Kepatuhan WP meningkat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
