Pemuatan Kembali Materi Muatan Ayat, Pasal, Dan/Atau Bagian Dari Undang-Undang Yang Telah Dinyatakan Inkonstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Gommo, Deddy Rizaldy Arwin
Subject
LAW
Datestamp
2022-10-14 03:20:38
Abstract :
Pemuatan kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi terjadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Problematika dalam penulisan skripsi ini adalah apakah masih terdapat pertentangan norma apabila suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dimuat kembali dan bagaimana kemudian implikasi hukum dari sifat mengikatnya norma yang dimuat kembali tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data sekunder. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini menjawab bahwa pertentangan norma masih tetap terjadi apabila suatu norma yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dimuat kembali dan sifat mengikat dari suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi masih dapat diberlakukan sebelum kembali diuji dalam suatu mekanisme pengujian undang-undang./ The reloaded of the contents of paragraphs, articles, and/or parts of laws that have been declared unconstitutional by the constitutional court occurs in several laws and regulations established by the Parliament and the President. The problem in this thesis is whether there is still a conflict of norms if a norm that has been declared unconstitutional by the Constitutional Court is reloaded and what are the legal implications of the binding nature of the reloaded norm. The writing of this thesis is to understand how the problematic legislation in Indonesia is related to the hierarchical system of a statutory regulation. In writing this thesis, the author uses a normative juridical method, while the type of data used by the author is a secondary data type. The conclusion of this thesis is the conflict of norms will still occur if a norm that has been declared by the Constitutional Court is reloaded and the binding power of a norm that has been declared unconstitutional by the Constitutional Court can still be enforced before being re-examined in a mechanism for judicial review. Keywords: Constitutional Court, Reloading of the norm, unconstitutional.
Pemuatan kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi terjadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Problematika dalam penulisan skripsi ini adalah apakah masih terdapat pertentangan norma apabila suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dimuat kembali dan bagaimana kemudian implikasi hukum dari sifat mengikatnya norma yang dimuat kembali tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data sekunder. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini menjawab bahwa pertentangan norma masih tetap terjadi apabila suatu norma yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dimuat kembali dan sifat mengikat dari suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi masih dapat diberlakukan sebelum kembali diuji dalam suatu mekanisme pengujian undang-undang./ The reloaded of the contents of paragraphs, articles, and/or parts of laws that have been declared unconstitutional by the constitutional court occurs in several laws and regulations established by the Parliament and the President. The problem in this thesis is whether there is still a conflict of norms if a norm that has been declared unconstitutional by the Constitutional Court is reloaded and what are the legal implications of the binding nature of the reloaded norm. The writing of this thesis is to understand how the problematic legislation in Indonesia is related to the hierarchical system of a statutory regulation. In writing this thesis, the author uses a normative juridical method, while the type of data used by the author is a secondary data type. The conclusion of this thesis is the conflict of norms will still occur if a norm that has been declared by the Constitutional Court is reloaded and the binding power of a norm that has been declared unconstitutional by the Constitutional Court can still be enforced before being re-examined in a mechanism for judicial review. Keywords: Constitutional Court, Reloading of the norm, unconstitutional.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
