Tinjauan Yuridis Tentang Kepemilikan Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia No. 3559 K/Pst/2019)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Pakpahan, Jonatan Noel
Subject
Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Datestamp
2022-10-11 02:42:48
Abstract :
Sertifikat pada dasarnya merupakan alat pembuktian yang kuat dan bersifat autentik. Penerbitan sertifikat sering membawa akibat hukum bagi orang yang merasa haknya dirugikan sehingga tidak jarang ditemukan sengketa tentang pertanahan khususnya sertifikat ganda. Salah satu contoh sengketa sertifikat ganda terdapat di kabupaten Nabire yang dibawa kehadapan persidangan pengadilan umum. Dilakukan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya sertifikat ganda dan mengetahui pertimbangan hukum oleh pihak yang berwenang dalam memutus perkara No. 3559 K/Pdt/2019. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, teknik penelitian ini dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar yang dipergunakan untuk menecahkan permasalahan dan di analisa secara normatif kualitatif. Pemeriksaan di persidangan penyebab terjadinya sertifikat ganda karena peta manual tanah hilang di Kantor Pertanahan mengakibatkan tidak dapat diaksesnya data fisik dan data yuridis tanah tersebut. Pertimbangan hukum dalam putusan sudah sesuai dengan UUPA dan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Terjadinya sertifikat ganda karena pihak kantor pertanahan kurang kehati-hatian didalam menyimpan peta manual tanah, diharapkan badan pertanahan lebih teliti didalam penyimpanan dokumen pertanahan untuk menghindari terjadinya kehilangan data. Hakim didalam putusan Mahkama Agung No. 3559 K/Pdt/2019, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif maka Negara tidak menjamin kebenaran data./ Basically, certificate is a tool of strong and authentic proof. The certificate publishing often brings legal consequences for people who feel that their rights have been harmed, so it is frequently found the land disputes, especially double certificates. One of the examples of double certificate was found in Nabire district which was brought into a general court trial. This research was conducted to determine the cause of the occurrence of double certificates and to know the legal considerations by the authorities in deciding the case No. 3559 K/Pdt/2019. In this study, the writer uses the normative juridical research method, the technique of this research is to examine the laws and regulations as the basis used to solve problems and analyzed in a qualitative normative qualitative method. The investigation at the trial led to the occurrence of double certificates because the manual map of the land was lost at the Land Office effects in inaccessibility of physical data and juridical data of the land. The legal considerations in the decision are in accordance with the UUPA and PP No. 24 of 1997 concerning land registration. The occurrence of double certificates because the land office is not careful in storing land manual maps, it is hoped that the land agency is more careful in storing land documents to avoid data loss. Judges in the decision of the Supreme Court No. 3559 K/Pdt/2019, in accordance with applicable law, Indonesia adheres to a negative publication system with a positive tendency, so the State does not guarantee the truth of the data.
Sertifikat pada dasarnya merupakan alat pembuktian yang kuat dan bersifat autentik. Penerbitan sertifikat sering membawa akibat hukum bagi orang yang merasa haknya dirugikan sehingga tidak jarang ditemukan sengketa tentang pertanahan khususnya sertifikat ganda. Salah satu contoh sengketa sertifikat ganda terdapat di kabupaten Nabire yang dibawa kehadapan persidangan pengadilan umum. Dilakukan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya sertifikat ganda dan mengetahui pertimbangan hukum oleh pihak yang berwenang dalam memutus perkara No. 3559 K/Pdt/2019. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, teknik penelitian ini dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar yang dipergunakan untuk menecahkan permasalahan dan di analisa secara normatif kualitatif. Pemeriksaan di persidangan penyebab terjadinya sertifikat ganda karena peta manual tanah hilang di Kantor Pertanahan mengakibatkan tidak dapat diaksesnya data fisik dan data yuridis tanah tersebut. Pertimbangan hukum dalam putusan sudah sesuai dengan UUPA dan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Terjadinya sertifikat ganda karena pihak kantor pertanahan kurang kehati-hatian didalam menyimpan peta manual tanah, diharapkan badan pertanahan lebih teliti didalam penyimpanan dokumen pertanahan untuk menghindari terjadinya kehilangan data. Hakim didalam putusan Mahkama Agung No. 3559 K/Pdt/2019, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif maka Negara tidak menjamin kebenaran data./ Basically, certificate is a tool of strong and authentic proof. The certificate publishing often brings legal consequences for people who feel that their rights have been harmed, so it is frequently found the land disputes, especially double certificates. One of the examples of double certificate was found in Nabire district which was brought into a general court trial. This research was conducted to determine the cause of the occurrence of double certificates and to know the legal considerations by the authorities in deciding the case No. 3559 K/Pdt/2019. In this study, the writer uses the normative juridical research method, the technique of this research is to examine the laws and regulations as the basis used to solve problems and analyzed in a qualitative normative qualitative method. The investigation at the trial led to the occurrence of double certificates because the manual map of the land was lost at the Land Office effects in inaccessibility of physical data and juridical data of the land. The legal considerations in the decision are in accordance with the UUPA and PP No. 24 of 1997 concerning land registration. The occurrence of double certificates because the land office is not careful in storing land manual maps, it is hoped that the land agency is more careful in storing land documents to avoid data loss. Judges in the decision of the Supreme Court No. 3559 K/Pdt/2019, in accordance with applicable law, Indonesia adheres to a negative publication system with a positive tendency, so the State does not guarantee the truth of the data.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
