Penggunaan Token Cryptocurrency Ditinjau Dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Silaban, Anita Lestari Novita
Subject
LAW
Datestamp
2022-10-11 02:13:06
Abstract :
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan investasi Cryptocurrency ditinjau dari Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan penegakan hukum pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia. Dilegalkannya transaksi cryptocurrency di Indonesia merupakan angin segar bagi masyarakat. Bertambahnya investor cryptocurrency pada setiap tahunnya menandakan bahwa terdapat suatu keuntungan yang menjanjikan dari proses transaksi tersebut. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia yang sedang resesi saat ini, ternyata sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap keberlangsungan transaksi cryptocurrency. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya transaksi tersebut bisa menjadi suatu peluang penerimaan perpajakan. Namun disayangkan belum tersedianya aturan pajak yang khusus untuk mengatur pemungutan Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency di Indonesia. Sehingga pemerintah belum bisa secara optimal mengontrol penerimaan pajak dari transaksi cryptocurrency di Indonesia. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan khusus perpajakan yang mengatur Cryptocurrency agar pengguna token dan/atau crypto di Indonesia lebih patuh dalam pelaporan pajak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan jenis data yang digunakan penulis adalah kepustakaan, data sekunder melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum./ The purpose of this study is to find out Cryptocurrency investment activities in terms of the Income Tax Law (PPh) and the law enforcement of Income Tax payments on cryptocurrency transactions in Indonesia. The legalization of cryptocurrency transactions in Indonesia is a breath of fresh air for the community. The increase in cryptocurrency investors every year indicates that there is a promising advantage from the transaction process. Even though Indonesia's economy is currently in recession, it doesn't have any effect on the sustainability of cryptocurrency transactions. So it can be said that the existence of these transactions can be an opportunity for tax revenue. However, it is unfortunate that there are no specific tax rules to regulate the collection of Income Tax on profits derived from cryptocurrency transactions in Indonesia. So the government has not been able to optimally control tax revenues from cryptocurrency transactions in Indonesia. The government should make special tax regulations that regulate Cryptocurrency so that token and/or crypto users in Indonesia are more compliant in tax reporting. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method, while the type of data used by the author is literature, secondary data through literature searches with the aim of obtaining legal materials.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan investasi Cryptocurrency ditinjau dari Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan penegakan hukum pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia. Dilegalkannya transaksi cryptocurrency di Indonesia merupakan angin segar bagi masyarakat. Bertambahnya investor cryptocurrency pada setiap tahunnya menandakan bahwa terdapat suatu keuntungan yang menjanjikan dari proses transaksi tersebut. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia yang sedang resesi saat ini, ternyata sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap keberlangsungan transaksi cryptocurrency. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya transaksi tersebut bisa menjadi suatu peluang penerimaan perpajakan. Namun disayangkan belum tersedianya aturan pajak yang khusus untuk mengatur pemungutan Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency di Indonesia. Sehingga pemerintah belum bisa secara optimal mengontrol penerimaan pajak dari transaksi cryptocurrency di Indonesia. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan khusus perpajakan yang mengatur Cryptocurrency agar pengguna token dan/atau crypto di Indonesia lebih patuh dalam pelaporan pajak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan jenis data yang digunakan penulis adalah kepustakaan, data sekunder melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum./ The purpose of this study is to find out Cryptocurrency investment activities in terms of the Income Tax Law (PPh) and the law enforcement of Income Tax payments on cryptocurrency transactions in Indonesia. The legalization of cryptocurrency transactions in Indonesia is a breath of fresh air for the community. The increase in cryptocurrency investors every year indicates that there is a promising advantage from the transaction process. Even though Indonesia's economy is currently in recession, it doesn't have any effect on the sustainability of cryptocurrency transactions. So it can be said that the existence of these transactions can be an opportunity for tax revenue. However, it is unfortunate that there are no specific tax rules to regulate the collection of Income Tax on profits derived from cryptocurrency transactions in Indonesia. So the government has not been able to optimally control tax revenues from cryptocurrency transactions in Indonesia. The government should make special tax regulations that regulate Cryptocurrency so that token and/or crypto users in Indonesia are more compliant in tax reporting. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method, while the type of data used by the author is literature, secondary data through literature searches with the aim of obtaining legal materials.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
